Keadilan Mati, Maka Demokrasi Dan HAM Juga Ikut Mati

Rabu, 16 Januari 2019, 10:21 WIB | Laporan: Ruslan Tambak

Yudi Syamhudi Suyuti/Net

. Masyarakat sipil yang dihukum atas tuduhan bermacam-macam seperti makar, penyalahgunaan UU ITE dan pencemaran nama baik jumlahnya tidak sedikit. Kemungkinan mencapai ratusan orang.

Demikian disampaikan Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti, Rabu (16/1).

"Dan ini termasuk yang terjadi pada istri saya, Nelly Siringoringo yang jelas sekali terjadi kriminalisasi atas tuduhan UU ITE melalui tangan Lippo Group yang saat ini sedang didakwa negara sebagai korporasi jahat. Ternyata dalam persidangan Lippo, juga diungkap dugaan terjadi intervensi para pembantu Jokowi," tutur Yudi Syamhudi.

Masih banyak contoh kasus kriminalisasi lain. Menurutnya, ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena jika ada sekelompok kecil berkuasa menggunakan negara sebagai instrument kekuasannya, maka negara termasuk "criminal justice system". Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang ada di dalamnya tentu akan menjadi lemah.

"Sehingga para aparatur dan penegak hukumnya pun pada akhirnya tidak akan mampu menegakkan keadilan. Dan jika keadilan telah mati, maka negara, demokrasi dan HAM juga menjadi mati," tutup Yudi Syamhudi.

Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) didirikan sebagai sebuah jaringan untuk memenangkan hak-hak kemanusiaan dan kemerdekaan secara utuh dengan kepentingan rakyat untuk tegaknya kemanusiaan yang adil dan beradab di dunia internasional. Jika rakyat kuat, maka negara akan kuat, begitu juga jika Indonesia kuat, maka dunia akan kuat. [rus]

Kolom Komentar


loading