Polri Dukung Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam Dan Pesisir Timur Sumatera

"Pada prinsipnya Polri mendukung guna mewujudkan perekonomian bangsa yang lebih baik," kata Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dalam keteranganya, Rabu (16/1).

Kapolri menyampaikan, kejahatan penyelundupan melalui jalur laut di Indonesia, menurut modus operandinya dibedakan ke dalam dua jenis. Pertama, penyelundupan yang dilakukan di pelabuhan resmi dengan melanggar ketentuan administratif, seperti perbedaan jumlah dan jenis barang yang diimpor, sehingga menimbulkan kerugian negara. Kedua, penyelundupan yang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi tanpa dilengkapi dokumen adminstratif sama sekali.

"Kejahatan penyelundupan dengan modus operandi pertama telah dilaksanakan penindakan secara sinergis antara Polri, TNI, serta Ditjen Bea dan Cukai, telah membawa dampak yang sangat besar bagi peningkatan pemasukan keuangan negara," ujarnya.

Untuk selanjutnya, Polri siap kembali bersinergi untuk melakukan penindakan dengan sasaran kejahatan penyelundupan di kawasan bebas Batam dan pantai timur Sumatera, mulai dari Aceh, Sumut, Riau, Kepri sampai dengan Jambi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Polri akan melaksanakan lima strategi utama. Pertama, Polri akan melaksanakan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat di wilayah pantai timur Sumatera. Kedua, Polri akan memperbanyak patroli gabungan bersama dengan TNI dan Bea Cukai, dengan sasaran wilayah perairan dan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di sepanjang pantai timur Sumatera, untuk mencegah kejahatan penyelundupan.

Ketiga, Polri akan mengoptimalkan deteksi intelijen. Keempat, Polri akan memberikan asistensi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Bea Cukai untuk mendukung keberhasilan penyidikan. Kelima, Polri akan melaksanakan penindakan, baik secara mandiri maupun secara gabungan dengan TNI dan Bea Cukai untuk memberikan efek deteren. [rus]