Tidak Akan Mundur, OSO Desak KPU Patuh Hukum

Ketua DPD Oesman Sapta Odang/Net

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) memastikan tidak akan mundur dari pencalonannya di Pemilu 2019, termasuk sebagai ketua umum Partai Hanura.

Hal itu ditegaskannya dalam silaturahmi pimpinan DPD dengan pimpinan media massa di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (22/1).

Selain itu, OSO kembali mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk konsisten melaksanakan aturan konstitusi, terutama keputusan Bawaslu agar memasukkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

Dasar hukum lainnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan yang memenangkan gugatan OSO. Putusan itu juga sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada alasan KPU untuk tidak menjalankannya.

"Saya tidak akan mundur selagi KPU tidak melaksanakan konstitusi, putusan PTUN, Bawaslu, dan Mahkamah Agung," jelas OSO.

KPU sebelumnya ngotot tidak akan memasukkan nama OSO dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019. Nama OSO akan masuk DCT jika bersedia mundur dari jabatan ketum Hanura. Sebagaimana Surat KPU Nomor 60/PL.01.4-SD/03/KPU/I/2019 yang memberi toleransi kepada OSO mengirimkan surat pengunduran diri dari Hanura hingga 22 Januari 2019.

KPU masih mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang anggota parpol rangkap jabatan sebagai senator.

OSO juga menegaskan bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan Mahkamah Konstitusi. Dia malah sangat mendukung MK maupun MA.

Namun, dia mengingatkan kalau putusan MK melarang anggota parpol menjadi caleg DPD tidak berlaku surut, melainkan berlaku untuk Pemilu 2024.

"Jadi jangan dipelintir. Ini kepentingan hukum negara, bukan keputusan saya pribadi," ujarnya.

Senator dari Dapil Kalimantan Barat itu jengkel dengan KPU yang terkesan tidak merasa memiliki negara hukum. Karena itu, OSO menegaskan tidak akan patuh terhadap KPU selama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak tunduk terhadap peraturan.

"Saya akan patuh apabila KPU patuh. Isi martabat kita dengan ketetapan hukum. Saya berhak berbicara untuk kepentingan hukum, bukan diri sendiri tapi ini juga kepentingan DPD RI," tegas OSO. [wah]
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Waspada!! Gunung Merapi Menggelembung

Sabtu, 11 Juli 2020

Artikel Lainnya

Anies Kemungkinan Tarik Rem Darurat, Ini Kata Politikus Gerindra
Politik

Anies Kemungkinan Tarik Rem ..

14 Juli 2020 12:45
Jokowi: Yang Tidak Patuhi Protokol Kesehatan Bisa Didenda Hingga Pidana
Politik

Jokowi: Yang Tidak Patuhi Pr..

14 Juli 2020 12:26
Lonjakan Kasus Corona Di Ibukota Bukan Karena Lemahnya Pengawasan, Politikus Gerindra Beberkan Faktor Penyebabnya
Politik

Lonjakan Kasus Corona Di Ibu..

14 Juli 2020 12:22
Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-OTG, Pimpinan DPR: Yang Lebih Penting Jaga Ketat Protokol Kesehatan
Politik

Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-..

14 Juli 2020 12:18
Wacana Hukuman Kurungan Bagi Warga Jabar Yang Tak Pakai Masker Terkesan Jadi Kriminalisasi
Politik

Wacana Hukuman Kurungan Bagi..

14 Juli 2020 12:09
Presiden Bakal Bubarkan 18 Lembaga, Pimpinan DPR: Memang Ada Lembaga Negara Yang Lambat
Politik

Presiden Bakal Bubarkan 18 L..

14 Juli 2020 11:34
Prediksi Corona Meleset, Natalius Pigai Ragu Jokowi Punya Reputasi Sebagai The Real Presiden
Politik

Prediksi Corona Meleset, Nat..

14 Juli 2020 11:10
Jokowi
Politik

Jokowi Koreksi Puncak Corona..

14 Juli 2020 10:56