"Indonesia ini negara demokrasi. Dan pers dibolehkan memberikan perspektif lain dan berbeda dari informasi yang diberikan pemerintah. Bukan fans club di negara otoriter," kata Deputi Kogasma Partai Demokrat Herzaky M. Putra kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/2).
Menurut Herzaky, di kepemimpinan Joko Widodo ini, kredibilitas pers sangat diuji dengan keberaniannya mengkritisi dan menghadirkan perspektif lain yang bisa meminimalisir potensi kerugian publik.
"Idealnya, pers lakukan fungsi kontrol agar pemerintah tidak keluar jalur. Pers adalah alat uji kebenaran, bukan pemuji," kata Herzaky.
Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia secara keseluruhan meningkat, namun variabel kebebasan berpendapat menurun. Hal ini, menurut Herzaky adalah ironi yang patut direnungkan insan pers di Indonesia.
"Menurut BPS index demokrasi kita meningkat, tapi kebebasan berpendapat menurut. Ironis. Pers harus kembali pada prinsip dasar
cover both side. Sehingga tidak selalu positif bagi satu sisi dan negatif untuk sisi lainnya," tandas Herzaky.
[hta]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: