Jokowi Sibuk Bertahan, Prabowo Menawarkan Kemandirian

DR. Rizal Ramli/RMOL

SECARA umum Jokowi sibuk mempertahankan dan mengampanyekan hal-hal yang telah dikerjakannya. Hanya saja, selama 4 tahun terakhir janji kampanye tentang kedaulatan pangan semakin jauh dari jangkauan. Semakin sulit untuk tercapai.

Dengan kinerja seperti itu, nyaris tidak mungkin mencapai cita-cita kedaulatan pangan. Apalagi fokus terbesar hanya soal stabilitas harga. Artinya: kebijakan impor akan tetap menjadi strategi penting dari pemerintahan Jokowi yang akan datang.

Tidak ada pergeseran strategi yang penting, kecuali mengulang praktek-praktek lama yang gagal. Apalagi kebijakan impor yang jor-joran tersebut ditunggangi oleh kartel pemburu rente. Jokowi sama sekali mengabaikan pemburu rente tersebut dalam merusak kedaulatan pangan Indonesia.

Prabowo, memang tidak terlalu detail. Tetapi itikad, komitmennya untuk menciptakan kedaulatan pangan menjadi kenyataan sangat tegas dan jelas. Dan yang paling penting, keberpihakannya kepada kepentingan petani pangan, petani kebun, dan nelayan, sangat kuat.

Keberpihakan tersebut merupakan kunci dan arah penting dari arah kebijakan. Kelihatannya Prabowo tidak ingin bekerja untuk petani di Thailand, Vietnam, maupun pedagang garam besar di Australia.

Kita surprise bahwa capres Prabowo menyatakan akan menurunkan tarif listrik yang selama ini sangat memukul daya beli golongan menengah ke bawah, pengguna listrik 450 VA dan 900 VA.

Mereka termasuk kategori miskin dan nyaris miskin. Inilah salah satu penyebab merosotnya daya beli golongan menengah ke bawah sejak 2 tahun terakhir. Keinginan Prabowo untuk menurunkan tarif listrik untuk golongan miskin dan nyaris miskin tersebut akan sangat membantu daya beli mereka dalam waktu cepat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini.

Selama ini berbagai kejahatan dan masalah lingkungan hidup tertutup secara institusional akibat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan oleh Pemerintah Jokowi. Bukti yang paling kasat mata adalah nilai kerusakan lingkungan PT Freeport sebesar Rp 185 triliun bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Belum lagi berbagai potensi pelanggaran lingkungan hidup dalam kasus reklamasi, dan pembakaran hutan menjadi kurang transparan. Lebih banyak membawa kepentingan pengusaha besar ketimbang kepentingan generasi yang akan datang. Usulan Prabowo untuk memisahkan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dari Kehutanan merupakan langkah yang sangat strategis.

Sehingga monitoring dan enforcement lingkungan hidup semakin berwibawa dan efektif. Sikap Jokowi yang menganggap penggabungan ini sebagai hal yang wajar sangat pantas disesalkan. Karena di negara-negara lain Kementerian Lingkungan Hidup berdiri sendiri, sehingga mereka bisa efektif jika terjadi pelanggaran.

Keinginan Prabowo agar semua tanah dikuasai negara, tidak perlu dibagi kepada rakyat, adalah pandangan yang terlalu progresif. Sementara program Jokowi pembagian sertifikat untuk rakyat yang sudah punya tanah adalah untuk melegalkan status tanah.

Sementara program kehutanan sosial hanya memberikan hak pakai kepada rakyat. Rakyat tidak memiliki hak tanah tersebut. Jadi selama Jokowi berkuasa tidak ada reforma agraria. Padahal reforma agraria adalah redistribusi tanah. [***]

Penulis adalah mantan Kepala Bulog, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menko Kemaritiman.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Janji Jokowi Kepada Keluarga Awak KRI Nanggala-402: Pemerintah Akan Mengupayakan Yang Terbaik
Politik

Janji Jokowi Kepada Keluarga..

22 April 2021 22:43
Pengamat: Belum Laksanakan Tugas Jokowi, Sofyan Djalil Layak Dicopot
Politik

Pengamat: Belum Laksanakan T..

22 April 2021 22:11
Fahri Hamzah: Terbongkarnya Ulah Nakal Pegawai KPK Adalah Pertanda Baik
Politik

Fahri Hamzah: Terbongkarnya ..

22 April 2021 21:34
Sejumlah Anggota DPR Mulai Disuntik Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX: Sudah Berjalan Sesuai Arahan Presiden
Politik

Sejumlah Anggota DPR Mulai D..

22 April 2021 20:57
Pipa Pertamina Bocor Lagi, Saan Mustopa: Ganti Rugi Hanya Temporer, Bagusnya Tidak Bocor
Politik

Pipa Pertamina Bocor Lagi, S..

22 April 2021 20:37
Pertemuan Partai Demokrat-PKS Bahas Penanganan Pandemi Covid-19 Hingga Masa Depan Demokrasi
Politik

Pertemuan Partai Demokrat-PK..

22 April 2021 20:28
Demokrat-PKS Bertemu, AHY Singgung Kepemimpinan Generasi Muda
Politik

Demokrat-PKS Bertemu, AHY Si..

22 April 2021 20:04
Jokowi Perintahkan TNI Hingga Basarnas Optimalkan Pencarian KRI Nanggala-402
Politik

Jokowi Perintahkan TNI Hingg..

22 April 2021 20:03