Kebijakan Jokowi Membahayakan Kedaulatan Pangan

"Penyesatan data ekonomi terutama pangan dan pertanian oleh Jokowi merupakan kebohongan publik yang mungkin baginya rakyat pedesaan bisa terkecoh, terpukau dan percaya," ujar pengamat pangan Wibisono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/2).
 
Dari pernyataan Jokowi dalam debat semakin memperlihatkan bahwa kebijakan impor pangan akan tetap dilakukan di era pemerintahannya mendatang dengan alasan menstabilkan harga.

"Ini sangat membahayakan bagi kedalautan pangan rakyat. Jokowi keliru bahwa tugas yang diemban pemerintah tidak hanya stabilisasi harga tapi juga perlindungan pada petani, menyerap hasil panen gabah dan gula petani untuk menyanggah stok nasional dalam rangka stabilisasi harga untuk melindungi konsumen," papar Wibisono.

Menurutnya, Jokowi menyampaikan beberapa penyesatan data yang melenceng jauh pada seperti angka impor jagung pada 2018 hanya 180 ribu ton.

"Padahal data akuratnya menunjukkan impor jagung semester satu mencapai 331 ribu ton. Sehingga total impor jagung 2018 mencapai 737.228 ton," kata Wibisono.

Selanjutnya, total produksi beras tahun 2018 sebesar 33 juta ton dan total konsumsi 29 juta ton. Padahal data yang benar adalah data konsumsi beras nasional 2018 sebesar 33 juta ton dan data produksi plus impor 46,5 juta ton.

"Katanya surplus mencapai 3,5 juta ton tetapi kenapa 2018 ada impor beras 2,5 juta ton," tanya Wibisono.

Selain itu, Jokowi menyatakan bahwa kebijakan impor untuk cadangan pangan, padahal mengalami over stok dan impor dilakuakn saat petani panen. Tentunya itu memukul harga gabah dan gula di tingkat produsen dan menumpuk gula lokal di gudang Bulog.

"Tidak patut seorang presiden mengampanyekan data tak akurat kepada rakyat. Apalagi disampaikan dengan mimik tanpa dosa, ini sangat menyesatkan. Prinsip penting yang harus dimiliki adalah kejujuran seorang pemimpin," demikian Wibisono. [wah]