Politisi PDIP Effendi Simbolon bahkan menyebut KPU tidak berdaulat dalam menggelar acara itu, meskipun dibiayai APBN. Ini lantaran dalam debat, waktu yang ada terpotong oleh iklan atau
commercial break.
“Ini tidak berdaulat, karena kalau pemilu yang diselenggarakan KPU sepenuhnya dibiayai APBN kita. Tapi buktinya debat capres kita dibiayai swasta, oleh iklan, ada commercial break,†katanya dalam diskusi 4 Pilar MPR dengan bertajuk ‘Menuju Pemilu yang Berkualitas dan Berkualitas’ di komplek DPR, Jakarta, Jumat (22/2).
Effendi mengaku heran lantaran KPU mau diatur oleh TV swasta. Bahkan, sambungnya, gelaran debat capres menimbulkan kesan sebatas memenuhi kepentingan media sesaat.
“Akhirnya bahasa yang keluar untuk kepentingan media saja akhirnya, esensinya nggak ada. Sehingga capres pun tidak keluar gagasannya,†ungkap Effendi.
Jika dibiayai negara sepenuhnya, Anggota Komisi I DPR ini yakin debat capres bisa tidak dibatasi waktu. Hal itu tentu membuat rakyat semakin jelas mengetahui gagasan dan pemikiran para capresnya.
“Ini perhelatan periodisasi nasional kok bisa diselenggarakan swasta? Jadi kalau memang dikatakan berdaulat 100 persen tidak boleh itu, jadi harus dibiayai negara,†pungkasnya.
[ian]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pelaksanaan debat pilpres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama stasiun TV swasta nasional menuai polemik. 
