Komitmen Prabowo-Sandi Untuk Papua, Pemekaran Jadi 5 Provinsi Hingga Otsus Permanen

Minggu, 24 Februari 2019, 09:31 WIB | Laporan: Widya Victoria

Djoko Santoso/Dok

RMOL.  Pasangan calon nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen mewujudkan Papua adil makmur jika diberi mandat oleh rakyat dan terpilih dalam Pilpres 2019.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Djoko santoso saat menghadiri pembekalan Caleg Gerindra di Jayapura, baru-baru ini.

Dalam sambutannya mewakili Ketua Umum Partai Gerindra, Djoko Santoso menyatakan Prabowo-Sandi telah mendengar dan mencermati aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra Papua Yanni dan 29 DPC Gerindra se-provinsi Papua dalam berbagai kesempatan.

"Prabowo-Sandi bukan hanya mendengar tetapi juga telah mempelajari secara serius berbagai problem pembangunan yang dirasakan masyarakat Papua, termasuk kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya yaitu Otonomi Khusus Papua," kata Djoko.  

Bagi paslon 02, menurut Djoko, permasalahan di Papua tidak cukup diselesaikan dengan pemberlakuan Otsus, tetapi harus disertai dengan kebijakan-kebijakan strategis. Sehingga mendorong efektivitas implementasi Otsus.

Sementara itu Yanni dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/2) memaparkan, setidaknya ada tiga isu penting yang menjadi komitmen politik Prabowo-Sandi untuk mewujudkan Papua yang Adil dan Makmur.

Pertama, adalah pemekaran Papua menjadi lima provinsi berdasarkan lima wilayah adat. Prabowo-Sandi menilai bahwa Provinsi Papua  memiliki  wilayah yang sangat luas  dengan sumberdaya alam yang sangat potensial sehingga sudah saatnya dimekarkan menjadi minimalal lima provinsi.

"Melalui pemakaran ini maka pembangunan di semua sektor pada lima wilayah adat tersebut dapat dipacu  secara lebih cepat, karena ada lima APBD Provinsi disitu," kata Yanni.

Yanni menjelaskan, pulau Papua memiliki lima wilayah adat yaitu Mamta, Anim Ha, Saereri, Mee Pago, dan La Pago.

Kedua, alokasi otsus diberlakukan secara parmanen.

Menurut Yanni, otsus bagi Papua termasuk Aceh merupakan amanat negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu sangat tidak tepat jika alokasi dana otonomi Khusus yang diatur dalam UU  memiliki jangka waktu tertentu.

"Tidak boleh kekhususannya permanen, kemudian anggarannya bersifat temporel, Ini keliru. Jadi Prabowo-Sandi berkomitmen mengubah cara pandang negara terhadap papua dalam konteks penerapan otonomi Khusus," kata Yanni.

Isu ketiga adalah penempatan putra-putra terbaik Papua di semua kementerian. Prabowo-Sandi berkomitmen untuk memberikan akses yang lebih besar kepada putra-putri terbaik Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di semua kementrian.

"Jadi bukan hanya satu orang menteri sebagaimana yang selama ini terjadi, tetapi juga harus ada pada jabatan-jabatan struktural di semua kementrian," kata Yanni.

Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Yanni menekankan sejumlah kementerian yang seharusnya menempatkan putra Papua antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. [wid]

Kolom Komentar