70 Penyelenggara Pemilu Dipecat Selama Tahun 2018

Rabu, 27 Februari 2019, 02:49 WIB
Laporan: Aprilia Rahapit

Harjono/RMOL

Tindakan tegas diambil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menangani penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Tercatat, di tahun 2018 sebanyak 70 orang penyelenggara negara pemilu telah diberhentikan dari masa tugas.

Begitu tegas Ketua DKPP Harjono dalam diskusi "Ngetren Media dan Peluncuran Buku Pemilu di Indonesia", di Ashley Hotel, Jakarta, Selasa (26/2).

"Tahun 2018 tidak kurang, yang terberatlah, itu sampai diberhentikan 70 orang (penyelenggara pemilu), tapi kalau kita lihat 70 ini angkanya makin tinggi," kata Harjono.

Penyelenggara pemilu itu terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Pelanggar kode etik itu macam-macam, dia tidak melaksanakan tugas secara baik, terutama yang berat bagi kita adalah kalau dia melakukan suatu perbuatan yang menurunkan kredibilitasnya, menurunkan integritasnya," sambung Harjono.

Anggota KPU maupun Bawaslu yang melanggar bisa terindikasi melalui pesan-pesan aplikasi chatting, seperti WhatsApp (WA).

"Bisa saja kita lihat WA-WA ya karena buktinya macem-macem, kalau dari WA-WA nya bisa disimpulkan bahwa dia harusnya independen tapi dari WA kemudian disimpulkan ada keberpihakan ya kita lakukan penghukuman," tandasnya. ***

Kolom Komentar


Video

Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang

Minggu, 17 November 2019
Video

Pigai Sindir Ahok? Hanya Di Indonesia Narapidana Diberi Jabatan Terhormat

Kamis, 21 November 2019
Video

Bunga untuk Veronica Tan

Kamis, 21 November 2019