Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Panglima TNI Tidak Perlu Urus TPS, Fokus Saja Ke Pertahanan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Rabu, 27 Februari 2019, 10:56 WIB
Panglima TNI Tidak Perlu Urus TPS, Fokus Saja Ke Pertahanan
Foto:Repro
rmol news logo . Pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu serentak 2019 terus mendapat kritikan.

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, TNI sebaiknya tetap kembali ke barak dan fokus dalam menjaga pertahanan negara. Bukan justru mengurusi persoalan Pemilu hingga tempat pemungutan suara (TPS).

"Soal menjaga TPS serahkan saja pada Polri dan petugas penyelenggara pemilu. Kita tak ingin TNI masuk ke ranah pemilu, kita enggak mau TNI ikut campur selama dwifungsi ABRI belum dihapus, TNI harus netral dari politik praktis. Balik ke barak, jangan jadi tentara politik," ujar Pangi, Rabu (27/2).

Sebelumnya, melalui akun Twitter @TjahjantoHadi, Panglima TNI mengajak kepada masyarakat untuk memberikan hak pilih pada Pemilu 2019.

"Jangan pernah takut gunakan hak pilih dalam Pemilu 2019, apapun pilihan Anda, karena "Nyoblos itu Keren!". Saya & Pak Tito beserta seluruh prajurit TNI & Polri menjamin keamanan hingga ke TPS. Ingin membuat kekacauan? Bersiaplah berhadapan dengan kami! TNI-Polri Benteng NKRI," kata Hadi.

Namun selang beberapa jam, twitan itu dihapus. Diduga, postingan itu dicabut karena terlalu politis.

Jelas Pangi, pernyataan Panglima TNI itu terkesan seolah-olah ada rakyat yang ingin membuat kekacauan. Menurutnya, Hadi Tjahjanto sering melakukan urusan yang bukan tugasnya, sehingga tugas pokok sering terbengkalai seperti adanya separatis di Papua.

"Tugas TNI adalah benteng NKRI menjaga kedaulatan dari ancaman gerakan separatisme seperti OPM. Saya pikir Panglima gagal fokus dan kurang tepat berbicara seperti itu, karena itu domain Polri," tutur Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.

Pangi menambahkan, TNI jangan dicoba-coba ditarik menjadi tentara pretorian, prajurit yang ditarik atau intervensi masuk ke gelanggang politik praktis, karena ini bahaya sekali bagi masa depan demokrasi Indonesia. ***

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA