Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Firman Tresnadi mengaku menduga, tiga kartu sakti itu hanyalah bagian dari upaya untuk mendongkrak elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019.
"Secara prinsipil, pendidikan, pekerjaan dan sembako murah adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah," katanya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/3).
Karenanya, hal semacam itu tidak perlu dijanjikan kembali melainkan harus dilaksanakan sejak Jokowi mulai berkuasa empat tahun lalu.
"Jadi tak perlu kartu-kartuan," ujar Bin Firman.
Dia pun mengkritisi sikap Jokowi yang belum mau menjelaskan secara rinci tentang skema pembiayaan dari berbagai kartu sakti tersebut.
Jika belum ada skema yang jelas maka masyarakat akan menganggapnya sebagai tong kosong belaka. Apalagi, janji-janji kampanye Pilpres 2014 juga masih banyak yang belum terealisasi.
"Jokowi ini tipe pemimpin tong kosong nyaring bunyinya. Demi mendongkrak elektabilitas apapun dijanjikannya. Seolah-olah rakyat Indonesia ini sekumpulan orang-orang bodoh yang akan percaya begitu saja," tegas Bin Firman.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: