Kala itu, Sandi mencabut Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dari dalam dompet. Sandi menegaskan bahwa KTP-el merupakan kartu super canggih yang sudah memiliki chip dan teknologi sesuai dengan revolusi industri 4.0.
Untuk itu, sudah sewajarnya KTP-el bisa melayani semua kebutuhan masyarakat Indonesia tanpa harus ada penambahan kartu-kartu lain.
"Sebab e-KTP itu adalah tepat dan lebih rasional dibanding hanya bagi-bagi kartu sebagaimana yang dilakukan petahana selama ini,†kata Fahri saat dihubungi, Senin (18/3).
Kegagalan petahana, menurut Fahri adalah gagal selesaikan konsep SIN (single identity number) yang telah dimulai sejak UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diperbaharui tahun 2013.
"Cetak kartu hanya menambah anggaran yang tak perlu. Kartu Pra Kerja kan konsep dan implementasinya sudah ada semenjak zaman Pak SBY. Jadi, menurut saya solusi Sandiuno itu, langsung masuk jantung persoalan," katanya.
Seharusnya, sambung Fahri, seluruh hak dan keperluan rakyat tercakup dalam sebuah kartu yang telah dirancang secara elektronik, berlaku secara nasional dan menjadi jaminan bagi semua hak rakyat sejak hak pilih, kesehatan, subsidi, tenaga kerja, dan lain-lain.
"Ini cukup! Semoga saat menang nanti, Prabowo dan Sandiuno prioritaskan penyelesaian Kartu Pamungkas e-KTP sebagai dasar semua pelayanan kepada masyarakat Indonesia di seluruh dunia," ucap inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.