Hal itu berkenaan dengan rencana kegiatan Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia pada (30/3) yang bakal dihadiri Presiden Joko Widodo.
"Semua orang tahu bahwa acara mengumpulkan kepala desa adalah kampanye terselubung. Jokowi jangan menyalahgunakan kekuasaan," kata Nizar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3).
Dalam acara yang diselenggarakan Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) itu, salah satu isinya adalah untuk merumuskan usulan perbaikan tata kelola dana desa.
Namun Nizar melihat ada celah untuk melakukan kampanye terselubung, yakni melalui program dana desa.
"Dana desa berasal dari uang rakyat, wajar jika uang tersebut dialirkan kepada rakyat kembali. Tidak etis mengklaim soal dana desa, apalagi ada upaya memanfaatkan untuk kampanye terselubung," jelasnya.
Melihat indikasi tersebut, juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini menganggap jika ajang tersebut tak ubahnya sebagai pengkhianatan kepada rakyat.
Sebab, dana desa yang dalam pembahasannya melibatkan DPR sejatinya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa.
"Dana desa untuk kampanye terselubung sama saja mengkhianati rakyat desa. Jika Jokowi ingin kampanye, maka lakukanlah menggunakan dana sendiri. Jangan utak-atik dana desa melalui penyalahgunaan kekuasaan," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Ketua DPP Gerindra, Moh Nizar Zahro mengkritisi Presiden Joko Widodo yang dinilai menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kampanye terselubung. 
