Terkait itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menyatakan selama data masih berbeda-beda antara kementerian maka impor pangan terus terjadi.
"Soal impor pangan perlu ada data pangan dari pemerintah yang menjadi acuan pemerintah baik kementerian yang bertanggung jawab soal produksi pangan maupun kementerian yang bertanggung jawab soal distribusi dan konsumsi pangan," kata Viva saat ditemui di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (19/3).
Politisi PAN itu menyatakan antara Kementerian Pertanian selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap produksi pangan dengan Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab soal distribusi tidak sinkron.
"Kementerian Pertanian selalu menyatakan terjadi surplus pangan. Kalau surplus pangan kenapa impor? Dari pihak Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian selalu bilang terjadi kelangkaan pangan," bebernya.
Hal itu yang menjadi anomali-anomali yang kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mencari keuntungan yang besar.
"Jadi kebijakan seperti itu menimbulkan anomali harga maupun anomali distribusi yang dilakukan akibat impor," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: