Dalam hal ini, data yang disajikan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Perdagangan kerap berbeda. Sehingga, kebijakan impor yang diambil pemerintah terkadang menjadi polemik di tengah masyarakat. Di satu sisi, ada data yang menyebut pangan cukup, sedang data lain berbeda.
Namun demikian, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengaku lebih mempercayai data dari Kementan yang berhubungan langsung dengan pelaku produksi.
“Saya percaya data itu harus ditanya ke pelakunya, ya Menteri Pertanian. BPS boleh menjadi suatu lembaga yang menghasilkan data, tapi data real yang melakukan kegiatan kan datanya di dia (Mentan),†kata Edhy saat ditemui di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3).
Politisi Gerindra itu menyatakan bahwa Kementan sudah diberikan wewenang dalam melakukan produksi pangan. Sejauh pengamatannya, Kementan sudah melakukan upaya dengan baik.
“Dia (mentan) udah kita berikan amanah, mandat, semua kegiatan kita kasih anggaran, kita kasih kebijakannya, kita percayakan dong, kalau salah ya di sini kita perbaikan. Gimana mungkin suatu kebijakan untuk diperbaiki tanpa kita tidak tahu di mana yang salahnya,†tegas Edhy.
Sehingga terkait data, dia menyebut itu tergantung siapa yang menggunakan sesuai kepentingannya. Maka dari itu, Edhy melihat bahwa perbedaan data itu selalu jadi dibuat perbedaan.
“Gini data itu akan selalu diperbedakan, data akan selalu dibeda-bedakan tergantung kepentingan siapa yang ngomong,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Perbedaan data produksi dan kelangkaan dari pemerintah menjadi akar masalah kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah. 
BERITA TERKAIT: