DFW Dorong DPR Naikan Anggaran Pengawas Perikanan

Hal ini disebabkan upaya pencuriaan ikan kapal asing masih sering terjadi, sampai dengan 19 Maret 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 16 kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.  

Menurut Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan, maraknya pencurian ikan di wilayah Indonesia bisa saja mengindikasikan berkurangnya stok ikan di laut.

"Mungkin stok ikan mereka sudah berkurang atau habis, sementara stok ikan Indonesia naik sehingga menggoda mereka untuk agresif menangkap ikan di laut Indonesia," kata Abdi kepada redaksi, Senin (25/3).

Dari 16 kapal yang ditangkap tersebut 9 kapal berbendera Vietnam dan 7 kapal berbendera Malaysia.

"Melihat data 2014-2018, Vietnam adalah negara yang paling banyak melakukan ilegal fishing di Indonesia yaitu berjumlah 276 kapal yang telah ditangkap," ujar Abdi.

Di satu sisi, upaya KKP untuk memperkuat pengawasan laut terkendala dengan kurangnya hari layar kapal pengawas perikanan dalam melakukan operasi.

"Jumlah hari layar kapal pengawas perikanan berkurang dari 120 hari menjadi hanya 90 hari dalam setahun," bebernya.

Artinya ada ruang bagi kapal ikan asing untuk melakukan aksi sebab dari 365 hari dalam setahun kapal pengawas kita kurang intensif melakukan operasi karena kekurangan anggaran.

"Bandingkan dengan Kanada dengan tingkat IUU fishing rendah, mereka mengalokasikan 200 hari layar untuk operasi kapal pengawas perikanan," tegasnya.

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu meninjau ulang alokasi anggaran untuk operasi kapal pengawas perikanan.

"Mengingat stok ikan di laut kita yang terus meningkat dan kini mencapai 12,5 juta ton dan untuk menjaga laut kita dari praktik pencurian ikan, DPR perlu memberikan dukungan peningkatan anggaran kepada KKP agar hari layar kapal pengawas bisa lebih banyak," pungkasnya.