Angka Golput Membengkak, Jokowi Kalah

Senin, 01 April 2019, 13:32 WIB | Laporan: Bunaiya Fauzi Arubone

Ilustrasi/Net

Dalam sejarah Indonesia, golongan putih pernah menjadi kekuatan politik menakutkan bagi penguasa.

Pengamat politik Bin Firman Tresnadi menjelaskan, Arif Budiman dan Arif Waluyo menjadi pencetus gerakan pada Pemilu 1971. Sebagai bentuk protes kaum terpelajar atas dominasi ABRI dalam menentukan arah bangsa.

"Tentu saja gerakan ini menimbulkan reaksi dari para pejabat negara kala itu, mulai dari Pangkopkamtib sampai Adam Malik mengatakan golput adalah golongan setan. Diskusi-diskusi tentang golput dibubarkan bahkan beberapa tokohnya ditangkap," paparnya kepada wartawan, Senin (1/4).


Menurut Bin Firman, 48 tahun kemudian golput kembali menjadi momok yang menakutkan bagi penguasa. Berbagi statement dari para petinggi negara berhamburan, bahkan Menko Polhukam Wiranto mengancam akan mempidana golput.

Jika dilihat statistik golput dalam pemilu pasca Reformasi 98, kecuali Pemilu 1999 angka golput selalu berkisaran di atas 20 persen. Faktor golput beragam mulai dari masalah teknis, apatis sampai yang bersifat politis. Walau demikian, reaksi dari penguasa tak seperti sekarang atau seperti masa Orde Baru.

"Golput dianggap sebagai angin lalu saja, toh seberapa pun tingginya angka golput tak akan membatalkan pemilu dan pemerintahan tetap bisa dibentuk pasca pemilu. Lalu kenapa sekarang reaksi dari pemerintah dan pendukungnya begitu berlebihan menanggapi golput," tanya Bin Firman.

Berbagai lembaga survei merilis kemenangan bagi pasangan Jokowi-Maruf. Akan tetapi angka elektabilitas tak pernah menyentuh titik aman 60 persen. Hal itu merupakan peringatan yang cukup keras bagi petahana.

"Kebijakan-kebijakan pemerintah selama 4,5 tahun ini sebetulnya yang menyebabkan elektabilitas Jokowi tak pernah menyentuh di atas 60 persen," jelas Bin Firman. 

Atas kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, migrasi pemilih pun tak terhindarkan. Terutama dari masyarakat yang terkena dampak langsung seperti buruh yang dirugikan oleh PP 78, petani yang menjerit lantaran impor maupun masyarakat lain yang terpinggirkan akibat proyek infrastruktur. Belum lagi kasus korupsi di lingkaran Jokowi, menambah deret kekecewaan masyarakat.

Dalam situasi seperti itu, beberapa kelompok LSM mendeklarasikan golput. Pada Pemilu 2014, walaupun organisasi-organisasi tersebut tidak menyatakan dukungan terhadap Jokowi tapi tokoh-tokoh mereka hampir semuanya berdiri di belakang Jokowi.

"Tentu saja deklarasi golput tersebut menghantam telak kubu Jokowi dan membuat mereka meradang. Karena mereka sadar seruan golput akan disambut oleh masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan membengkaknya angka golput berarti kekalahan Jokowi karena kita tahu selisih Jokowi dengan Prabowo pada Pilpres 2014 hanya sekitar 6,3 persen saja," imbuh Bin Firman yang juga direktur eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM).
Editor:

Kolom Komentar


loading