Namun begitu, belum ada satu pun calon presiden yang bicara keras terkait aksi tersebut.
"Isu ini harus diperjelas atau dituntaskan oleh kandidat presiden dan wakil presiden. Harusnya para calon ini bicara yang agak keras tentang ini," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada wartawan, Rabu (3/4).
Dia mencontohkan adanya pejabat di kementerian yang tengah melakukan silaturahmi kemudian menyerahkan uang, dan bahkan disaksikan oleh banyak orang.
"Tindakan pejabat itu bukan suatu tindakan yang terpuji. Betapa tidak luhurnya kita," kata Fahri yang juga inisitor Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi).
Dia menilai bahwa terdapat dua masalah dalam peristiwa itu yakni money politic dan korupsi politik. Kedua masalah menjadi kegagalan sistem yang saat ini terjadi.
"Saya menganggap kasus operasi tangkap tangan seperti yang dialami politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso merupakan hal-hal yang sudah biasa terjadi. Apalagi terjadi menjelang pemilu," jelas Fahri.
Fahri pun menceritakan bagaimana rendahnya harga anggota dewan bagi pengusaha di daerah. Kala itu, dirinya pernah duduk bersama dalam sebuah acara dan anggota dewan hanya dihargai Rp 2,5 juta.
"Di suatu daerah kami duduk dengan asosiasi kopi. Ketuanya berpidato terus membagikan uang Rp 2,5 juta ke anggota DPR. Saya marah, begitu rendah sekali cita rasa menghargai demokrasi dengan gampang memberikan uang," bebernya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: