Pencapaian Kemlu Dalam Diplomasi Jangan Disamakan Dengan Kerja Presiden

Pasalnya, hasil kerja Kemlu sudah menjadi kewajibannya, berbeda dengan peran presiden sebagai pemimpin negara.

Demikian disampaikan pengamat hubungan internasional Mohamad Tri Andika menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Debat Pilpres 2019 putaran empat lalu. Di mana, Jokowi menyampaikan pencapaian hasil diplomasinya dengan menegaskan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar. Serta pencapaian-pencapaian lain seperti upaya Indonesia dalam menangani tragedi kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar dan menangani konflik antar faksi di Afghanistan.

Menurut Tri, pencapaian tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan Kemlu namun bukan hasil peran mandiri seorang presiden.

"Kebijakan luar negeri itu sederhananya terbagi menjadi dua yaitu kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Kemlu, itu sifatnya business as usual. Siapapun presidennya pasti Kemlu selalu menjalankan fungsi-fungsi itu, fungsi advokasi, perlindungan, protokoler, diplomasi ekonomi, itu suatu peran politik yang memang sudah biasa dan menjadi SOP-nya Kemlu," papar Tri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/4).

Dia mengamati, dalam debat capres lalu salah satunya membahas mengenai hubungan internasional. Di mana, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah menyampaikan kritik peran luar negeri yang seharusnya dijalankan oleh seorang presiden.

"Sehingga sangat aneh ketika Pak Jokowi dalam debat modal politik Indonesia modalnya dijawab dengan modal Islam (negara dengan penduduk muslim terbesar)," tutur Tri.

Tri berharap, siapapun yang memimpin, Indonesia harus menjadi pemain yang diperhitungkan baik di ASEAN, PBB dan dalam organisasi Islam internasional seperti OKI.

"Dan kehadiran panglima diplomasi (presiden) harus benar-benar muncul kembali jika memang Prabowo terpilih. Jika Pak Jokowi yang terpilih ya harus mengoreksi kelemahan-kelemahan yang terjadi selama ini di hubungan internasional, dia harus koreksi," papar Tri.