KPU Bukan Anak Buah Presiden!

Hasyim Asyari/Net

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak tegas permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bernomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari menegaskan bahwa penolakan itu karena lembaganya independen dan bukanlah anak buah eksekutif ataupun legislatif.

"KPU bukan anak buahnya presiden dan DPR," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/4).

Pernyataan Hasyim itu menyikapi surat yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pratikno terkait keputusan berkekuatan hukum tetap (incracht) dari PTUN Jakarta atas perkara Oesman Sapta Odang (OSO).

Adapun isinya adalah permintaan kepada KPU untuk segera menjalankan putusan PTUN Jakarta bernomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Tak tanggung-tanggung, dikatakan Pratikno, surat itu berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perlu diketahui, putusan PTUN Jakarta nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT adalah putusan yang memerintahkan KPU untuk tidak menggunakan dalam daftar calon tetap (DCT) yang lama, dan segera membuat yang baru dengan memasukkan nama OSO ke dalam DCT Pemilu 2019.

Sebelum Mensesneg menyurati KPU, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pernah mengatakan bahwa polemik itu bepotensi mengganggu jalannya tahapan pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Sebab legitimasi hasil pemilu 2019, khususnya hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masih dipersoalkan karena DCT yang dipakai masih yang lama.

"PTUN Jakarta mencabut, serta memerintahkan KPU mengeluarkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD baru Pemilu 2019. Tapi, komisioner KPU bersikeras tak menjalankan putusan itu dengan alasan berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kekosongan hukum ini harus diakhiri agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," tegas Bamsoet.

OSO sendiri telah melaporkan beberapa Komisioner KPU RI ke pihak kepolisian. Pemeriksaan tahap awal pun telah dilakukan. Namun kabarnya, pemeriksaan baru akan dilanjutkan setelah Pemilu 2019 digelar.

Meski demikian, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sama sekali belum berkomentar terkait kasus itu. Sekalipun pada dasarnya DPR dan Istana telah bereaksi.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Perbandingan Gusdur Dengan Jokowi, Adhie Massardi: Gus Dur Tidak Berhitung 100 Hari Kerja, Tapi Langsung Bertindak
Politik

Perbandingan Gusdur Dengan J..

15 Agustus 2020 00:27
Menko Airlangga: Pemerintah Siapkan Skema KUR Super Mikro Untuk Korban PHK Dan Ibu Rumah Tangga
Politik

Menko Airlangga: Pemerintah ..

15 Agustus 2020 00:18
Diduga Jadi Timses Pilkades, DKPP Periksa Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow
Politik

Diduga Jadi Timses Pilkades,..

14 Agustus 2020 23:37
Cerita Lelang Brompton Bertanda Tangan Sandiaga Yang Dimenangkan Istrinya Sendiri
Politik

Cerita Lelang Brompton Berta..

14 Agustus 2020 22:51
Optimisme Pidato R-APBN 2021 Jokowi, Ketua Fraksi PKS: Jangan Termakan Janji Sendiri!
Politik

Optimisme Pidato R-APBN 2021..

14 Agustus 2020 22:33
Kritik Jokowi, Rizal Ramli: Bukan Komputer Hang, Yang Nggak Canggih Operatornya
Politik

Kritik Jokowi, Rizal Ramli: ..

14 Agustus 2020 22:03
Rizal Ramli: Jangan Bandingkan Indonesia Dengan Singapura, Mereka Resesi Tetap Bisa Kasih Makan Rakyat
Politik

Rizal Ramli: Jangan Bandingk..

14 Agustus 2020 21:43
Senyum Puan Mengembang Usai Politisi PDIP Membacakan Doa Di Penghujung Sidang Tahunan
Politik

Senyum Puan Mengembang Usai ..

14 Agustus 2020 21:02