Berdasarkan catatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, masih ada 17,5 juta DPT bermasalah yang tak kunjung dirampungkan.
"Saya sendiri masih yakin bahwa di dalam DPT KPU yang tidak murni berbasis Dukcapil, masih banyak data-data invalid. Orang-orang yang sebetulnya tidak ada orangnya, tapi kartunya dicetak," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/4).
Menjelang pemilihan umum yang menyisakan sembilan hari, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bersikap terbuka.
Setidaknya, kata Fahri, lembaga pimpinan Arief Budiman itu harus memberikan pernyataan jika memang data DPT tidak sempurna.
"Harus ada pernyataan final tentang ketidaksempurnaan DPT dan bagaimaan cara mengantisipasi bahwa tidak akan terjadi modus kecurangan di situ," tegasnya.
"Saya kira memang lubangnya masih banyak, karena itulah KPU tidak berani verifikasi terbuka dengan orang yang menuntut verifikasi terbuka," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: