Demikian dikatakan, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat dihubungi, Kamis (10/4).
"Jika itu benar terjadi, justru pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, nampak ikut bermain dalam kompetisi Pemilu 2019, khususnya pemilihan presiden (pilpres)," tegasnya.
Pihaknya pun melihat itu sebagai catatan kinerja pemerintah. Apabila itu terjadi, imbuhnya, maka kesimpulanya pemerintah tidak bisa menjaga keamanan.
"Dan saya bisa membenarkan alasan itu,†katanya lagi.
Akibat dari ikut bermainnya pemerintah, netralitas aparat diragukan oleh masyarakat. Dan itu, menjadi ancaman yang bisa menibulkan kekacauan.
“Sebab, terasa sekali aparatur negara bukan untuk menjadi penyelenggara yang profesional tapi untuk memenangkan calon tertentu. Ini kasat mata dan kasar dibaca dalam berita,†kata dia.
Fahri Hamzah menyarankan, pemerintah harus memperbaiki reputasinya di hadapan masyarakat, agar orang menganggap pemilu itu sebuah pesta yang damai, bukan ancaman chaos (kekacauan).
“Saran saya, pemerintah harus memperbaiki reputasinya dihadapan masyarakat agar orang menganggap pemilu itu sebuah pesta yang damai, bukan ancaman kekacauan,†kata inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.
Tetapi, jika pemerintah tidak juga mau memperbaiki situasi yang sudah disadari ini, maka otomatis pemerintah ikut andil menciptakan situasi yang diprediksi sejumlah kalangan akan terjadi chaos.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, penyebaran hoax masih menjadi ancaman serius terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang berencana pergi ke luar negeri sebelum hari pencoblosan karena termakan hoax. Tadi saya cek berapa sih tiket sebelum pemilu yang sudah terjual ke luar negeri, ternyata cukup banyak,†kata Wiranto dalam pidatonya di acara Penyerahan Sertifikat HKI dan Akta Pendirian Badan Hukum kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kalau pengakuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto soal hengkangnya Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri, sebelum hari pencoblosan pada 17 April benar, maka itu membuktikan pemerintah tidak bisa menjaga keamanan. 
BERITA TERKAIT: