"Meskipun kasusnya tidak sama persis, Bawaslu punya hal-hal yang bersifat pencegahan atau kewaspadaan atas dugaan-dugaan yang memungkinkan hal-hal yang tidak kita inginkan yang disebut potensi kerawanan," kata Anggota Bawaslu, Mochammad Afifudin di Bawaslu, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).
Lanjut Afif, potensi kerawanan tersebut mayoritas lebih banyak pada metode pemilihan pos dibandingkan mekanisme pencoblosan lainnya.
"Apakah surat suara sampai ke PO Box atau ke alamat yang bersangkutan? Karena beberapa kejadian diduga dulu itu belum tentu sampai tapi kembali ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)," tuturnya.
Selain itu, isu penyimpanan surat suara menjadi sangat penting bercermin saat Bawaslu melakukan bimbingan teknis yang pihaknya merekomendasikan adanya kunci, yang harus disiapkan di KBRI.
"Antara PPLN dan rekomendasi Panwas LN kemudian pegang kunci yang di daerah juga ada Panwas LN. Ini disepakati di bebeapa titik, bahkan di beberapa titik seperti di New York, Taipei, Pengawas LN merekomendasikan adanya barcode, karena kuasa untuk memberikan logistik yang sifatnya pengecekan, itu di PPLN atau penyelenggara KPU dikomunikasikan, dan berhasil," tuturnya.
Sementara itu terkait dengan tercoblos surat suara di Selangor Malaysia, Afif memastikan atas kejadian tersebut Bawaslu akan melakukan pengecekan.
"Yang ingin kita investigasi dan pastikan adalah kok bisa surat suara keluar dari KBRI enggak dikirim ke alamat? Karena potensi pemilih pos itu yang jauh-jauh biasanya agak susah dijangkau dan berkumpul di satu titik. Kedua, rumah tempat penyimpanan ini tempatnya siapa, akan kami pastikan," tegas Afif.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Surat suara Pemilu 2019 yang tercoblos di Malaysia bukanlah kasus yang kali pertama terjadi. Bawaslu pun sebelumnya telah mempersiapkan antisipasi potensi kerawanan tersebut. 
.jpeg)