Kasus tersebut juga menguatkan praktik jual beli suara yang sudah menjadi rahasia umum.
Masalah itu membuat peserta Pemilu 2019 khususnya dapil luar negeri khawatir. Salah satunya caleg DPR RI Dapil II DKI Jakarta dan luar negeri Basri Kinas Mappaseng.
Politisi Partai Gerindra itu menilai perlu adanya badan independen untuk mengawasi tindak kecurangan demi menegakkan jalannya pemilu yang jujur dan adil. Diharapkan kehadiran mereka bisa menghasilkan wakil rakyat berkualitas.
"Diperlukan badan independen untuk mengawasi jalannya pemilu di Malaysia agar berjalan jujur dan adil. Agar nanti pemilu ini menghasilkan pemimpin dan anggota dewan yang bersih," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/4).
Sebelum polemik surat suara di Malaysia terkuak, Basri pernah melaporkan kepada Bawaslu soal adanya celah kecurangan lantaran sikap ketidaktransparan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia dalam menerapkan sistem.
Selain itu, beberapa anggota PPLN merupakan wakil duta besar Indonesia untuk Malaysia. Salah satunya atase sosbud KBRI yang menjabat ketua PPLN Kuala Lumpur.
Seharusnya, kata Basri, dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri lebih baik menggunakan masyarakat maupun mahasiswa sebagai panitia. Dia juga mengkritik sistem pemilihan memakai metode pos lantaran bisa menjadi celah kecurangan surat suara.
"Ini sangat rawan untuk diselewengkan. Kasihan negara Indonesia yang kaya tapi banyak penduduknya miskin karena ulah pengambil keputusan yang berjiwa kotor dan manipulatif," beber Basri.
Bawaslu bersama Komisi Pemilihan Umum tengah mendalami temuan puluhan kantong surat suara Pilpres 2019 yang sudah dicoblos untuk pasangan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin. Ditemukan juga surat suara yang sudah dicoblos atas nama Davin Kirana, caleg dari Partai Nasdem.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Polemik surat suara sudah dicoblos di Malaysia telah menciderai rakyat dan sistem demokrasi Indonesia. 
