Koordinator Korsa Amirullah Hidayat mengatakan, penilaian itu pantas disematkan pada KPU lantaran menganggap sepele polemik surat suara tercoblos di Malaysia dengan mengatakannya sebagai sampah dan tidak dihitung. Padahal seharusnya dilakukan investigasi detail dan transparan lantaran sudah mencoreng pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
"Ditambah lagi pelaksanaan pemilihan presiden di luar negeri ada beberapa negara terjadi kericuhan, seperti di Arab Saudi, Australia, Amerika Serikat, Malaysia. Adapun kericuhan terjadi karena berbagai alasan tapi paling banyak karena kekurangan kertas suara dan tempat dilaksanakannya pencoblosan," paparnya kepada redaksi, Senin (15/4).
Menurut Amirullah, kejadian-kejadian tersebut sangat merugikan bagi pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab, laporan relawan Korsa di luar negeri, mayoritas WNI yang memilih Prabowo-Sandi.
"Korsa yang lebih satu tahun telah berjuang untuk mengganti presiden dalam Pilpres 2019 ini sangat kecewa dengan kinerja KPU RI," ujarnya.
Untuk itu, Korsa mengimbau seluruh rakyat Indonesia dapat mengawal jalannya pemungutan suara 17 April nanti, sehingga tidak terjadi kecurangan terhadap perolehan suara Prabowo-Sandi.
"Sebab kalau hanya mengharapkan netralitas dari KPU maka akan terjadi kecurangan terstruktur, sistemik dan massif. Dengan kata lain KPU tidak bisa dipercaya seratus persen," tegas Amirullah.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menilai bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 terburuk dalam sejarah. 
BERITA TERKAIT: