Forum Musyawarah Majelis Bangsa Ingatkan Pemerintah Dan KPU Akan People Power

Ilustrasi/Net

Forum Musyawarah Majelis Bangsa mengeluarkan pernyataan sikap bersama tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, dan aktivis.

Pertemuan yang digelar di Resto Al-Jazeraa, Menteng, Jakarta, Selasa (16/4) itu bertujuan untuk mengawasi jalannya pemungutan suara Pemilu 2019. Sekaligus memberikan warning atau peringatan terhadap kecurangan yang mungkin terjadi.

Sedikitnya terdapat delapan masalah yang dikhawatirkan terjadi, diantaranya masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang belum tuntas, money politic, dan quick count hasil pemungutan suara.

Dalam kesempatan itu, Habib Muchsin Al-Attas menyoroti tentang persoalan fundamental demokrasi Indonesia. Baginya ada masalah serius terhadap pelaksanaan pesta demokrasi sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Saya melihat bahwa rakyat ingin perubahan. Apabila ada yang berani melakukan kecurangan maka sudah pasti akan berhadapan dengan people power. Itu terjadi apabila ada kecurangan dan ia muncul secara alami, tidak didesain oleh siapapun," jelasnya.

Mantan anggota DPR RI Djoko Edy Abdurrahman mempersoalkan cara kerja lembaga survei. Menurutnya, lembaga survei seharusnya bukan melegitimasi kecurangan tetapi mewujudkan pemilu yang bersih.

"Quick count itu bukan melegitimasi kecurangan tetapi ia justru menjadi alat untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan jujur. Tetapi di Indonesia quick count justru menjadi legitimasi kecurangan, ini masalah serius," bebernya.

Senada, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan tidak sepakat adanya quick count karena berpotensi memanipulasi suara riil di lapangan.

"Seharusnya KPU harus pada komitmen awal bahwa lembaga survei yang melakukan quick count tidak perlu ada karena akan merusak persepsi publik. Karena itu, kita mendesak KPU untuk menghentikan quick count ini," jelasnya.

Sementara itu, Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto melihat dari sisi gerakan people power usai pemungutan suara. Dia mengatakan, people power jangan dibenturkan dengan TNI.

"Saya ingin ingatkan TNI itu tentara rakyat, tentara yang harus melindungi rakyat, bukan diperhadap-hadapkan dengan rakyat karena itu akan merusak TNI. Jadi, gerakan people power itu bukan untuk mengacaukan tetapi memperjuangkan kebenaran," paparnya.

Oleh karena itu, Letjen TNI Mar. (Purn.) Suharto melihat bahwa rakyat harus waspada karena potensi kecurangan dalam pemilu semakin nyata dan jelas.

"Saya imbau masyarakat untuk mengawal pencoblosan karena kecurangan ini hanya bisa dihentikan dengan gerakan mengawal TPS. Karena itu peran kita semua harus digalakkan, kita hentikan kecurangan ini," tegasnya.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Didambakan Tapi Sulit Jadi Kenyataan, Koalisi Poros Islam Bisa Saja Usung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Politik

Didambakan Tapi Sulit Jadi K..

19 April 2021 11:59
Siang Ini, Anies Akan Sampaikan LKPJ 2020 Di Rapat Paripurna DPRD DKI
Politik

Siang Ini, Anies Akan Sampai..

19 April 2021 11:48
Rizal Ramli: Marhaenisme Jadi Ideologi Keberpihakan Bung Karno Ke Petani Gurem, Kok Tega-teganya PDIP Dukung Impor Pangan?
Politik

Rizal Ramli: Marhaenisme Jad..

19 April 2021 11:44
Pemindahan Aset BUMN Ke LPI Diduga Bertentangan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Politik

Pemindahan Aset BUMN Ke LPI ..

19 April 2021 11:43
Nabil Haroen: Kalau Larangan Mudik Mengambang Tidak Akan Efektif
Politik

Nabil Haroen: Kalau Larangan..

19 April 2021 11:13
Soal Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Gus Yasin: Akibat Penafsiran Toleransi Yang Kebablasan
Politik

Soal Penistaan Agama Jozeph ..

19 April 2021 11:10
Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipanggil Ke Istana, Terkait Reshufle?
Politik

Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipan..

19 April 2021 10:48
Dikabarkan Ada Di Jerman, PPP Desak Kemlu-Kemenkumham Cabut Paspor Joseph Paul Zhang
Politik

Dikabarkan Ada Di Jerman, PP..

19 April 2021 10:38