Hasil Survei Internal Yang Di-publish Harus Dibongkar Metodologinya

Sebab, jika itu dilakukan, maka kondisi Indonesia pasca pencoblosan di Pemilu 2019 tidak akan lebih baik.

Demikian disampaikan pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, menyikapi gesekan dan pro kontra yang terjadi terkait hitung cepat atau quick count perolehan suara yang digelar sejumlah lembaga dan media massa.

"Sebaiknya menahan diri saja. Tunggu hitung manual, real count saja. Sabar saja," tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Jumat(19/4).

Terkait Pilpres, sejumlah lembaga survei telah menyampaikan hasil perhitungan cepat. Hasil tersebut menunjukkan perbedaan perolehan suara kedua paslon Pilpres. Salah satu paslon berpeluang mendapat dukungan rakyat menjadi presiden dan wakil presiden, sedangkan paslon lain bisa sebaliknya.

"Jadi, hasil survei ini bukan pegangan, hanya sekedar peluang," ujar Emrus.

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini menekankan, 40 lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU lebih memiliki otoritas menyampaikan hasil surveinya kepada publik.

"Bila ada lembaga survei yang belum terdaftar di KPU, tetap bisa saja melakukan survei, namun hasilnya bersifat internal. Karena itu, hasilnya tidak untuk disajikan ke ruang publik," ujarnya.

Emrus menambahkan, kalaupun hasil survei internal disampaikan ke publik sebaiknya tidak hanya merilis hasilnya, tetapi yang paling utama membuka, mendiskusikan dan membongkar metodologi yang digunakan pada semua tahapan proses survei yang dijalankan.

Oleh karena itu, menurut dia, dari aspek penelitian survei, yang terutama diperbincangkan atau dibahas adalah metodologi yang digunakan, bukan sekedar penyampaian hasil dari suatu survei itu sendiri.

"Sebab, bila metodologinya sudah baik, tepat dan benar, maka hasilnya dipastikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebaliknya, bila hasilnya saja yang dikedepankan dan melupakan metodologinya, maka hasil tersebut masih dapat dipertanyakan secara akademik,” ujarnya.