Pemilihan 2019 Dipaksakan, Rasyid: KPK Harus Usut KPU!

Abdullah Rasyid/RMOL

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempertontonkan Pemilu paling tidak legitimate di Indonesia. Pasalnya, sampai saat Pemilu 17 April 2019 diadakan, penyelesaian dan verifikasi Data Pemilih Siluman sebanyak 17,5 Juta tidak ada kabarnya.

"KPU kan punya proses coklit dan anggarannya pun tidak sedikit. Kita tidak mendapati kabar bahwa data pemilih Pemilu ini telah bersih dari data siluman. Data Pemilih yang amburadul menjadi salah satu pintu terjadinya kecurangan. Kejadian ini mengancam kredibilitas Pemilu kita" demikian disampaikan Abdul Rasyid Direktur Sabang Merauke Institute yang pernah menjadi Komisioner KPU.

Rasyid melanjutkan, amburadulnya data Pemilih, seperti 17,5 juta data siluman yang gagal di-coklit dan hilangnya hak warga dalam memilih, mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat pada pemilu kali ini.
Tentang kejadian banyaknya pemilih yang tidak dapat menunaikan haknya karena kurangnya surat suara, kata Rasyid bukan perkara ringan.

Paling sedikit ada dua kejahatan yang telah dilakukan, yaitu kejahatan Pemilu dan Pidana Korupsi.

"Kurangnya surat suara, menunjukan KPU tidak cakap dalam menghitung logistik pemilu, hal ini harus diusut karena berdampak hilangnya hak warga dalam memilih. Apalagi jika ini adalah kesengajaan, KPU dapat dikenai pasal Pidana Pemilu dan Pidana Korupsi. Kami mengusulkan KPK segera masuk dan periksa Komisioner KPU dan jajarannya," demikian Rasyid.
EDITOR: TUAHTA ARIEF

Kolom Komentar


Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Waspada!! Gunung Merapi Menggelembung

Sabtu, 11 Juli 2020

Artikel Lainnya

Anies Kemungkinan Tarik Rem Darurat, Ini Kata Politikus Gerindra
Politik

Anies Kemungkinan Tarik Rem ..

14 Juli 2020 12:45
Jokowi: Yang Tidak Patuhi Protokol Kesehatan Bisa Didenda Hingga Pidana
Politik

Jokowi: Yang Tidak Patuhi Pr..

14 Juli 2020 12:26
Lonjakan Kasus Corona Di Ibukota Bukan Karena Lemahnya Pengawasan, Politikus Gerindra Beberkan Faktor Penyebabnya
Politik

Lonjakan Kasus Corona Di Ibu..

14 Juli 2020 12:22
Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-OTG, Pimpinan DPR: Yang Lebih Penting Jaga Ketat Protokol Kesehatan
Politik

Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-..

14 Juli 2020 12:18
Wacana Hukuman Kurungan Bagi Warga Jabar Yang Tak Pakai Masker Terkesan Jadi Kriminalisasi
Politik

Wacana Hukuman Kurungan Bagi..

14 Juli 2020 12:09
Presiden Bakal Bubarkan 18 Lembaga, Pimpinan DPR: Memang Ada Lembaga Negara Yang Lambat
Politik

Presiden Bakal Bubarkan 18 L..

14 Juli 2020 11:34
Prediksi Corona Meleset, Natalius Pigai Ragu Jokowi Punya Reputasi Sebagai The Real Presiden
Politik

Prediksi Corona Meleset, Nat..

14 Juli 2020 11:10
Jokowi
Politik

Jokowi Koreksi Puncak Corona..

14 Juli 2020 10:56