Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

PILPRES 2019

Tim Siber BPN Prabowo-Sandi: Faktanya Kecurangan Tetap Terjadi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Selasa, 23 April 2019, 16:29 WIB
Tim Siber BPN Prabowo-Sandi: Faktanya Kecurangan Tetap Terjadi
BPN Prabowo-Sandi/Net
rmol news logo . Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah melakukan audiensi formal ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekitar tujuh kali. Audiensi sebagai upaya menghadirkan Pemilu serentak 2019 yang berkualitas.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Jurubicara Tim IT/Siber BPN Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum mengatakan, tujuan utama dari audiensi tersebut membahas potensi persoalan yang ada terutama terkait dengan data daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak wajar.

Ada sekitar 17.553.708 yang lahir dari tiga tanggal yang sama (1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari), selain ada banyak data ganda, satu Kartu Keluarga (KK) banyak sekali anggota keluarga, ratusan ribu pemilih di atas 90 tahun, dan 20 ribu lebih usia di bawah 17 tahun.

Pada 14 April, BPN Prabowo-Sandi sudah menyampaikan setelah pertemuan dengan KPU pada tanggal yang sama, jika berbagai persoalan di atas berpotensi memunculkan kecurangan terstruktur, massif dan sistematis, yang bisa dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Jelas Agus, Pemilu 2019 sudah berlangsung, banyak sekali kecurangan dengan berbagai modus yang sama dan melibatkan banyak pihak dengan posisi yang sama. Yang tampak, surat suara 01 dicoblos terlebih dahulu di banyak TPS dan banyak pihak internal bekerja untuk merealisasikan kecurangan-kecurangan tersebut.

"Dan hingga hari terakhir menjelang pemilu, KPU tidak memberikan DPT yang betul-betul DPT final. Karena DPT sebelumnya, ada perbaikan perbaikan yang dilakukan dalam DPTHP1 dan DPTHP2 karena ada berbagai temuan di lapangan yang memang banyak sekali kekeliruan-kekeliruan," tuturnya.

DPT bermasalah ternyata menjadi kenyataan. Dampak DPT yang bermasalah, ghost voters (pemilih hantu) muncul. Sebagai contoh, seorang ibu bernama Tri Susanti, dari RT 003/002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, mendapati ada lima pemilih hantu menggunakan alamat rumahnya, dan masuk DPT.

Hal ini sudah dilaporkan secara resmi ke Bawaslu Surabaya. Dalam laporannya, ibu Tri Susanti menyebutkan banyak tetangganya juga memiliki masalah yang sama. Ada banyak pemilih hantu di banyak RT di daerah itu. Nama-nama pemilih hantu, para warga sama sekali tidak mengenal nama-nama tersebut yang menggunakan alamat rumah mereka, dan nama-nama tersebut ada dalam DPT.

"Selain fakta ini, kami bersama tim TV One pergi ke Bogor untuk mengecek nama-nama yang ada dalam DPT. Hal yang sama terjadi. Kami tanyakan ke ketua RT yang belasan tahun menjadi ketua RT, dan kami tanya ke banyak warga di RT tersebut, namun mereka semua tidak mengenal nama-nama yang kami tanyakan. Ini menunjukkan namanya ada dalam DPT, tapi nama tersebut seperti hantu," ujar Agus.

Selain itu, ada kecurangan berkali-kali di web resmi KPU. Layak disebut kecurangan karena kesalahannya sama dan berkali-berkali, Capres 02 dicurangi, suaranya dikecilkan dan suara 01 dibesarkan. KPU sendiri sudah mengakui adanya "kesalahan kirim data".

Kasus ini terjadi di TPS 093, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam scan C 1 yang diunggah, suara Jokowi-Maruf 47, Prabowo-Sandi 162 suara. Tapi dalam data yang diinput KPU, suara Jokowi-Maruf naik menjadi 180, dan Prabowo-Sandi menyusut menjadi 56 suara.

"Ini fakta yang diakui dan sudah diperbaiki KPU," terang Agus bersama Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo.

Contoh lain adalah TPS 18 Desa/Kel. Malakasari Kec. Baleendah Kab. Bandung, Provinsi Jabar. Tertulis di web KPU, Capres Jokowi-Maruf mendapat 553 suara dan Prabowo-Sandi mendapat 30. Jika dilihat di C1 di dalam web KPU, Jokowi-Maruf mendapat 53 dan Prabowo-Sandi mendapat 130. Ada kecurangan dalam mengentry. Jokowi-Makruf ditambahkan angka 5 (menjadi lima ratus) dan Prabowo-Sandi hilang angka 1 (seratus). Contoh kecurangan dalam mengentry seperti ini banyak.

Selain itu, jika diperhatikan dalam beberapa hari ini web KPU cenderung mempertahankan keunggulan Jokowi-Maruf dikisaran 54 persen. Padahal tentunya, banyak sekali data yang tersedia bagi KPU untuk menginput data-data yang menunjukkan Prabowo-Sandi menang di banyak TPS. Tetapi web KPU mempertahankan kemenangan sementara Jokowi-Maruf. Semoga KPU segera menyadari jika yang dilakukan perlu dengan segala integritas. Apakah memang fenomena ini alami atau tidak alami, tapi integritas KPU, apalagi dengan berbagai "kesalahan teknis" yang sama terjadi berulang kali. Bahkan web KPU memuat beberapa hasil pemilihan yang menunjukkan Jokowi-Maruf menang, tapi tanpa mencantumkan C1.

"Bagaimana rakyat bisa tahu jika KPU menyampaikan info yang benar, jika tanpa mencantumkan C1. Web KPU yang mencantumkan C 1 saja masih salah, apalagi tidak mencantumkan," ungkapnya.

Contoh kecurangan seperti ini banyak dan menimbulkan kesimpulan, jika kinerja KPU lemah, dan kinerja tim IT KPU layak untuk dicurigai. Oknum yang terlibat dalam melakukan manipulasi data harus segera ditindak. Petugas KPU yang menginput data harus bisa dipastikan bisa mengerjakan tugasnya dengan adil, jujur dan profesional.

Agus menambahkan, Pemilu 2019 adalah pemilu terburuk sejak era reformasi. Demokrasi dengan prinsip one man one vote hancur demi upaya meraih kekuasaan. Banyak sekali fakta menunjukkan yang menghancurkan demokrasi.

Anak kecil mencoblos banyak surat suara, sisa surat suara dicoblos semaunya, surat suara yang sudah dicoblos, penyimpanan kotak suara yang melanggar SOP, keterlibatan oknum-oknum resmi penyelenggara pemilu, massifnya kecurangan di berbagai provinsi, keterlibatan oknum-oknum aparat dalam proses kecurangan ini, penyembunyian C1 yang asli dan menggantinya dengan fotokopi C1, dan masih banyak lagi modus yang dilakukan sebagaimana sudah beredar luas di masyarakat.

"Kami bukan mau membeberkan semua kecurangan ini dalam press rilis ini. Tapi pesannya adalah banyak hal sangat serius akibat dari kejahatan demokrasi ini. Segera dan sesegera mungkin tangkap intruder yang berada di dalam sistem KPU yang sudah kami warning sejak beberapa bulan lalu dan juga pada hari tenang, itulah yang harus dilakukan oleh KPU agar oknum intruder tidak lagi menginput data san membuat kekacauan ke dalam web KPU. Bila tidak dilakukan oleh KPU padahal dampaknya sangat nyata maka ada apa dengan KPU?" imbuhnya.

BPN Prabowo-Sandi sangat menyayangkan sekali, Pemilu 2019 ternodai dengan kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis. Apalagi BPN sudah sebelumnya mengingatkan agar potensi kecurangan harus dihindari. Namun, faktanya kecurangan tetap terjadi. BPN tetap memantau proses penghitungan suara.

"Dalam proses penghitungan suara ini, pemungutan suara ulang di ribuan tempat yang akan dilaksanakan lagi, dan segala proses yang terkait dengan pemilu, KPU sebagai penyelenggara, harus bisa memberikan jaminan, bahwa semua sisa proses pemilu ini masih tersisa dan menentukan ini harus dilakukan tanpa ada berbagai kecurangan jujur adil dan transparan," tutup Agus Muhammad Maksum. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA