"Hingga Selasa (23/4) pukul 18.00 WIB, Kementerian Kominfo belum menerima permintaan normalisasi website
Jurdil2019.org dan
Jurdil2019.net dari Bawaslu," ungkap pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu Nando kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/4).
Nando menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan setelah pihaknya mendapat permintaan dari Bawaslu. Bawaslu sendiri menyebut
Jurdil2019.org telah menyalahi aturan karena ikut melakukan penghitungan suara. Sementara izin yang diberikan sebatas mengawasi pemilu.
â€Jadi kemarin sore mendapatkan laporan dari Bawaslu, menyatakan bahwa jurdil2019.org dan jurdil2019.net itu diminta oleh Bawaslu untuk di blokir," ungkapnya.
Sementara itu, Tim Advisor
Jurdil2019.org, Herman Tohari menjelaskan bahwa tuduhan kepada pengelola
Jurdil2019.org terbantahkan setelah pihaknya meminta klarifikasi ke Komisioner Bawaslu M. Afifudin. Atas penjelasan yang diberikan, sambung Herman, Bawaslu akan mencabut blokir kepada situs mereka.
"Seharusnya mulai hari ini,
Jurdil2019.org tidak ada hambatan lain. Dan mereka sendiri yang akan datang ke Kemkominfo untuk memerintahkan pencabutan blokir," kata Herman, Senin (22/4) malam.
"Bawaslu akan menggelar jumpa pers dengan Kemkominfo untuk mencabut blokir ini," terang Herman.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih memblokir dua halaman situs Jurdil2019.org dan Jurdil2019.net. Mereka membantah ada permintaan dari Bawaslu untuk mencabut blokir terhadap kedua situs tersebut. 
.jpeg)