"Yang kita lakukan adalah Ibukota baru ini hanya untuk pusat pemerintahan dan bisnis yang mendukung pusat pemerintahan, artinya kegiatan komersial yang mendukung pusat pemerintahan," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantornya, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Senin (30/4).
Bambang menjelaskan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan berkorelasi dengan luas lahan yang diperlukan. Dengan kondisi saat ini, lahan yang dibutuhkan mencapai 40.000 Ha, sementara dengan melakukan right-sizing jumlah ASN, diperlukan lahan seluas 30.000 Ha, dengan ini terdapat dua skenario terkait rencana pemindahan ibu kota.
"Senario pertama, dengan estimasi biaya Rp 446 triliun, akan terjadi pemindahan sebesar jumlah ASN sebesar 195.550 orang sehingga total jumlah penduduk Ibukota akan menjadi 1,5 juta orang termasuk keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi," ungkap Bambang.
Sementara itu untuk skenario kedua dengan right-sizing, estimasi biaya sebesar Rp 323 triliun, ASN yang dipindahkan sebesar 111.510 orang sehingga total jumlah penduduk mencapai 870.000 orang.
"Rencana Pemindahan Ibukota Negara ini akan menjadi bagian dalam rencana pembangunan periode selanjutnya sehingga dibutuhkan komitmen kuat, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, serta kelembagaan mega-project yang kohesif dan solid,†tandas Menteri Bambang.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan pemindahan Ibukota bukan berarti menciptakan kota pusat segalanya atau pengganti Jakarta. Akan tetapi hanya memindahkan pusat pemerintahan. 
