Ketua Sektor Pekerja Maritim Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Nova Hakim mengatakan, penghapusan outsourcing, upah layak bagi semua pekerja, pembatalan PHK sepihak pekerja di JICT, JAI dan Pelindo III, serta pengelolaan sepenuhnya pelabuhan oleh negara merupakan agenda perjuangan yang sudah dan akan terus dilakukan.
"Spirit perjuangan ini makin menguat dengan pengelolaan sepenuhnya Terminal Petikemas Surabaya (TPS Surabaya) oleh Pelindo III setelah selama 20 tahun dikelola bersama dengan Dubai Port, sebuah operator pelabuhan asal Uni Emirat Arab, terhitung 28 April 2019," kata Nova Hakim kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/5).
Kembalinya TPS Surabaya ke pangkuan bumi pertiwi bisa dimaknai sebagai bentuk kepercayaan pemerintahan Presiden Jokowi terhadap kemampuan para putra-putri bangsa dalam mengelola terminal peti kemas.
"Pekerja sektor maritim berharap pengelolaan sepenuhnya oleh putra-putri bangsa tidak hanya berhenti di TPS Surabaya, tapi berlanjut ke JICT dan TPK Koja agar sama 100 persen milik negara," ujar Nova.
Menurutnya, sebagai gerbang ekonomi nasional, kembalinya JICT dan TPK Koja menjadi milik negara akan menjadi tanda kemenangan perjuangan pekerja yang selama ini gigih menuntut pembatalan perpanjangan kontrak HPH.
"Pengelolaan sepenuhnya JICT dan TPK Koja oleh Pelindo II akan menjadi preseden yang baik bagi pemerintah dan pekerja dalam mengelola pelabuhan sebagai simbol kedaulatan bangsa," demikian Nova.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2019 menjadi momentum bagi pekerja pelabuhan memperkuat solidaritas dan soliditas untuk menuntaskan agenda perjuangan. 
