Analis politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah bahkan menyebut ide yang muncul dari rapat terbatas di Kemenkopolhukam itu berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoritarian. Sebab, ada indikasi kuat akan dijadikan alat untuk membungkam para tokoh yang kritis.
“Juga berpotensi mengembalikan iklim politik orde baru,†kata Dedi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/5).
Tim pengawas ini, menurut Dedi, sebetulnya tak diperlukan lagi lantaran sudah ada UU yang mengatur kritik dan ujaran kebencian.
“Semestinya itu yang digunakan sebijak-bijaknya, tidak perlu membuat tim baru yang bisa saja menjelma menjadi alat kekuasaan baru,†ujarnya.
Kendati demikian, Dedi tetap berpandangan positif. Dia yakin pembentukan tim pengawas omongan tokoh bertujuan untuk menempatkan presiden sebagai simbol yang lebih terhormat.
“Tetapi resiko diktator lebih besar dibanding menciptakan rasa hormat pada pimpinan,†demikian Dedi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pembentukan Tim Hukum Nasional yang bertugas mengawasi ucapan para tokoh yang dianggap melanggar hukum terus menuai kritik. 
_Ist.jpg)
