Pasalnya, kematian hingga ratusan jiwa tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa ada kejelesan statusnya.
“Selama ini DPR hanya desas-desus meributkan wacana pembentukan pansus tentang kecurangan pemilu, namun tidak satupun dari semua partai membahas lebih spesifik tentang bagaimana mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas meninggalnya ratusan petugas KPPS iniâ€, tutur Jajat, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (8/5).
Jajat menambahkan, Indonesia memang telah mencetak sejarah pelaksanaan demokrasi terbesar, tapi di sisi lain ada peristiwa terburuk dalam sejarah yaitu meninggalnya ratusan jiwa akibat pemilu itu sendiri.
Fakta tersebut, lanjut Jajat, tidak dapat diabaikan tanpa adanya kejelasan. Sebagai lembaga negara, DPR seharusnya bisa menjadikan polemik ini sebagai prioritas sehingga pemerintah yang terkesan pasif segera mengusut tuntas.
“Apapun ceritanya sebuah pesta demokrasi hingga menimbulkan ratusan nyawa ini tidak hanya cukup akan menjadi bahan evaluasi kedepan mengenai mekanisme pelaksanaanya, saya kira untuk saat ini mengungkap siapa yang harus bertanggung jawab lebih tepat dibanding hanya membahas wacana umum jika sistem pemilu kita kedepan akan di evaluasiâ€, tutup Jajat.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: