Jika People Power Gulingkan Pemerintah Yang Sah, Demokrat Tidak Ikut

Ferdinand Hutahaean/Net

Partai Demokrat mendesak para petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) untuk meluruskan maksud menggelar people power yang dicetuskan Amien Rais

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean menegaskan, jika people power itu dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, maka partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan mendukung.

"Selama people power yang disuarakan muncul kesannya untuk menggulingkan kekuasaan, maka Demokrat dipastikan tidak ada di sana," tegas Ferdinand kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/5).

Untuk itu, dia meminta elite BPN untuk segera menegaskan arah dari people power yang dimaksud. Sebab, Partai Demokrat kini sudah menjadi korban dari wacana tersebut. Salah satunya dituding berkhianat pada pasangan Prabowo-Sandi.

"Sebaiknya segera ditegaskan saja sikapnya mau kemana, karena hal ini telah membuat sedikit perbedaan diantara koalisi adil makmur, termasuk Demokrat bahkan dituding berkhianat karena tidak mendukung upaya tersebut," tekannya.

Menurutnya sikap tegas juga dibutuhkan untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menunggangi people power. Ujung-ujungnya, kekacauan alias chaos terjadi di tanah air.

"Ini tidak boleh dibiarkan," imbuhnya.

Sikap tegas yang harus diambil BPN, jelas Ferdinand, yakni mau memperjuangkan keyakinan dan hak melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atau lebih memilih aksi people power di jalanan. Terlebih, Amien Rais telah menyatakan tidak mau ke MK.

Kepada Amien Rais, Ferdinand mendesak untuk menjelaskan secara terperinci tentang maksud people power yang diwacanakan.

"Ini harus dijelaskan. Karena posisi Amien Rais adalah Dewan Penasihat BPN. Jadi ini membuat situasi tidak kondusif. Maka ketegasan sikap sangat diperlukan," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Pesan Anies Baswedan Untuk ASN: Tetap Tangguh Meski TKD Berkurang

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Saeful Bahri PDIP Divonis Ringan, Pakar: Jadi Curiga Dan Menduga-duga Apakah Ada Deal Tertentu?
Politik

Saeful Bahri PDIP Divonis Ri..

31 Mei 2020 23:11
Kasus Luhut Vs Said Didu Banyak Memancing Emosi Masyarakat, Percayakan Saja Pada Polisi
Politik

Kasus Luhut Vs Said Didu Ban..

31 Mei 2020 22:16
Politisi Muda Gerindra: Pilkada Di Tengah Corona Hanya Akan Untungkan Petahana
Politik

Politisi Muda Gerindra: Pilk..

31 Mei 2020 21:40
5.800 Postingan Di Sosmed Distrust Kepada Pemerintah Usai Umumkan Kenaikan BPJS Kesehatan
Politik

5.800 Postingan Di Sosmed Di..

31 Mei 2020 20:59
Siapa Yang Lebih Patas Ditangkap, Ruslan Buton Atau Harun Masiku?
Politik

Siapa Yang Lebih Patas Ditan..

31 Mei 2020 20:37
Pemerintah Sesuaikan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang Keempat Dengan Kebijakan New Normal
Politik

Pemerintah Sesuaikan Pendaft..

31 Mei 2020 20:22
LP3ES: Kenaikan BPJS Kesehatan Munculkan 48 Persen Sentimen Negatif
Politik

LP3ES: Kenaikan BPJS Kesehat..

31 Mei 2020 20:16
Perppu Tak Mengatasi Hambatan Pilkada Di Tengah Pandemik
Politik

Perppu Tak Mengatasi Hambata..

31 Mei 2020 18:21