Lewat Surat Mendagri, THR Dan Gaji Ke-13 PNS Bakal Molor

Surat permohonan revisi PP soal THR dan Gaji ke-13/Repro

Iming-iming pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pejabat negara yang sebelumnya sudah diteken Presiden Joko Widodo tampaknya harus mundur.

Hal ini tertuang dalam surat permohonan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 dan 36 tahun 2019 yang diajukan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui surat bernomor 188.31/3746/SJ, Mendagri, Tjahjo Kumolo mengajukan revisi yang ditujukan kepada Kemenkeu dan MenpanRB.

Dalam surat yang ditandatangani Tjahjo tanggal (13/5) itu, Kemendagri merasa keberatan dengan pemberian gaji, pensiun/tunjangan ketiga belas, serta THR kepada PNS, Polri, TNI, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan.  Hasilnya, pemberian tunjangan tersebut diprediksi akan molor.

"Setelah dilakukan pencermatan khususnya dalam Pasal 10 ayat 2, kedua PP dmaksud yang memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dan THR dimaksud tidak tepat waktu seperti yang disampaikan Bapak Presiden," bunyi surat yang ditandatangani Tjahjo.

Padahal sebelumnya, pemerintah memastikan jika THR akan cair pada tanggal 24 Mei. Sedangkan gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juni tahun ini.

Namun demikian, THR dan gaji ke-13 yang telah dianggarkan masing-masing sebesar Rp 20 triliun ini tak akan cepat dirasakan oleh penerima THR dan tunjangan.

"Penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama," jelas Tjahjo.

Atas dasar itu, Tjahjo pun berharap ada perubahan atau revisi terhadap Pasal 10 ayat 2 dalam dua PP tersebut.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai-ramai Mundur, Ada Apa?
Politik

Pejabat Tinggi Pemprov Ramai..

11 Agustus 2020 06:04
Pendiri PAN Pertanyakan Jasa Fahri Hamzah Dan Fadli Zon Untuk Negara
Politik

Pendiri PAN Pertanyakan Jasa..

11 Agustus 2020 05:22
Senator Jakarta: Kepala Daerah Jangan Paksakan Diri Terapkan Sekolah Tatap Muka
Politik

Senator Jakarta: Kepala Daer..

11 Agustus 2020 03:58
MPR  Dorong Pemerintah Segera Lakukan Terobosan Meredam Peningkatan Kasus Covid-19
Politik

MPR Dorong Pemerintah Seger..

11 Agustus 2020 03:20
Pengamat: Calon Tunggal Vs Kotak Kosong Terjadi Karena Hilangnya Idealisme Partai
Politik

Pengamat: Calon Tunggal Vs K..

11 Agustus 2020 02:56
AHY-Anies Untuk Pilpres 2024, Benny Harman: Ini Bentuk Kepedulian Rakyat Terhadap Masa Depan Bangsa
Politik

AHY-Anies Untuk Pilpres 2024..

11 Agustus 2020 02:33
Keberhasilan Jokowi Juga Tidak Lepas Dari Pemerintahan SBY
Politik

Keberhasilan Jokowi Juga Tid..

11 Agustus 2020 01:36
Mendagri, Mensos Dan Menkeu Terbitkan SKB Untuk Percepatan Pemutakhiran DTKS
Politik

Mendagri, Mensos Dan Menkeu ..

11 Agustus 2020 01:02