Menurut Pasangan Capres Prabowo Subianto itu, pembentukan tim asistensi merupakan bagian dari upaya pihak tertentu untuk menggembosi pendukung Paslon 02.
"Sepanjang kampanye dan pemungutan suara, banyak kejanggalan dan ketidakadilan yang terjadi," ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam Simposium Untuk Mengungkap Kecurangan-Kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (15/5).
Sandi mencatat sejumlah permasalahan tersebut, seperti adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid, pengusiran dan intimidasi terhadap pendukung 02, kotak suara dari kardus, hingga perizinan kampanye yang dipersulit.
Parahnya lagi, Sandi juga menyinggung adanya upaya untuk menggembosi perolehan suara pihaknya melalui tindakan represif dan kriminalisasi, serta pembentukan Tim Asistensi, atau yang disebutnya dengan 'Tim Tik Tok'.
"Ada upaya penggembosan suara 02 dengan kriminalisasi ulama, penangkapan cerdik pandai, bahkan dibentuknya Tim Asistensi atau Tik Tok yang dilakukan Menkopolhukam," sebutnya.
Tak hanya itu, Eks Wagub DKI Jakarta tersebut juga menyoroti kesalahan input data dalam potal Sistem Informasi Perhitungan (Situng) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun begitu, Sandi juga meyakini kecurangan-kecurangan yang dilakukan justru akan merugikan pemerintahan itu sendiri.
"Legitimasi pemerintah yang diperoleh melalui kecurangan pasti akan menyisakan masalah, makanya kita harus jaga kedaulatan rakyat, lawan kecurangan sampai titik darah penghabisan," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyinggung langkah pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Wiranto yang membentuk tim asistensi hukum yang dikhawatirkan justru akan membatasi kebebasan berpendapat di Tanah Air. 
(1).jpg)
