Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding menyebut beberapa alasannya.
"Pertama, belum masa pengumuman, belum tanggal 22 Mei. Harusnya tahapan pemilu ditunggu dulu," katanya kepada wartawan, Rabu (15/5).
Kedua, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tuduhan Pilpres 2019 berlangsung curang tidak didasari data dan fakta.
"Karena dilakukan hanya asumsi dan wacana telah curang. Tapi curang di mana, siapa yang melakukan, gimana model dan modusnya tidak kita dapatkan info itu dari Pak Prabowo," jelasnya.
Ketiga, ia menyesalkan tokoh sekelas Prabowo tidak mempercayai penyelenggara pemilu baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sebenarnya dijamin UU.
Padahal dalam prosesnya, Prabowo melalui Partai Gerindra dan koalisi Adil dan Makmur pun ikut menentukan melalui fit and proper test para calon komisioner KPU, Bawaslu, dan DKPP ketika itu.
"Bahkan seluruh partai dan seluruh tim kampanye diberikan kesempatan untuk menempatkan saksi di TPS dan kecamatan," tekannya.
Karding menilai sikap Prabowo tidak bijak dan tidak negarawan.
"Karena dapat dikatakan beliau tidak menghargai hukum yang ada di Indonesia. Itu artinya beliau tidak siap kalah dan tidak siap menang sesuai dengan komitmen kampanye damai," pungkasnya.
Dalam pidato simposium kemarin (Selasa, 14/5) di Grand Sahid, Jakarta, Prabowo menyatakan, menolak hasil Pemilu 2019 yang curang.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dinilai tak siap menerima kekalahan dengan sikapnya menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019. 
.:RMOL..jpg)
