Fahri Hamzah: Halo Pak Jokowi, Kenapa Dokter Tidak Boleh Analisa Kematian KPPS

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah/Net

. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan pelaporan yang berujung pemeriksaan terhadap dokter Robiah Khairani Hasibuan atau dikenal dr. Ani Hasibuan atas analisis medisnya yang mempertanyakan penyebab kematian ratusan petugas Pemilu 2019.

"Kalau dokter gak boleh analisa kematian, maka nanti arsitek gak boleh bicara bangunan, ulama gak boleh ngomong agama, politisi gak boleh bicara politik, lawyer gak boleh bicara hukum, ekonom gak boleh bicara ekonomi karena semua kena delik ujaran kebencian," kata dia lewat akun akun twiitternya @Fahrihamzah, Kamis (16/5).

Fahri menyarankan, dari pada polisi memeriksa dokter ahli syaraf dr. Ani Hasibuan dengan tuduhan ujaran kebencian, mendingan periksa Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih yang mengeluarkan pernyataan, kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bukan karena kelelahan. Namun penyakit yang sudah lama diderita.

"Mendingan periksa IDI yang sudah bikin pernyataan ini. Halo pak @jokowi kenapa akademisi dilarang bicara ilmunya? Itu bukan kebencian tau! Ampun deh!," ujar Fahri.

dr. Ani Hasibuan turut mempertanyakan penyebab kematian petugas KPPS serta memberikan analisis medis. Namun, analisis medisnya ternyata berujung pada pelaporan yang dilakukan oleh Carolus Andre Yulika ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut tertera pada laporan polisi nomor: LP/2929/V/2019/PMJ/Dit Reskrimsus pada tanggal 12 Mei 2019. Dokter Ani disangkakan telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 junto Pasal 35 junto Pasal 45 Ayat 2 UU 19/2016 tentang ITE.

dr. Ani Hasibuan dituding telah menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat mengakibatkan keonaran di masyarakat yang terdapat di portal media berita tamshnews.com.

Oleh karenanya, dr. Ani Hasibuan dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat besok (17/5) sekitar pukul 10.00 WIB di ruang Subdit Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Hak tersebut merujuk pada Surat Perintah Penyidikan yang tercantum pada nomor: SP.DIK/391/V/RES.2.5/2019/Dit Reskrimsus pada tanggal 15 Mei 2019.

Diketahui, dr. Ani Hasibuan juga sempat menjadi pembicara di program acara stasiun televisi swasta TvOne. Dia memberikan penjelasan medisnya serta analisa penyebab kematian ratusan petugas KPPS yang menurutnya tidak mungkin akibat kelelahan.

Namun, penjelasan dokter Ani pun mendapatkan respons dari seorang caleg dari PDIP, Adian Napitupulu yang juga menjadi pembicara di acara tersebut. Adian menilai dr. Ani Hasibuan telah merendahkan pekerjaan seorang petugas KPPS.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Arsul Sani: Pernyataan Presiden Jokowi Sesuai Komitmen Pembentuk UU 19/2019
Politik

Arsul Sani: Pernyataan Presi..

17 Mei 2021 17:54
Arief Poyuono: Ada Oknum DPR Inisial AW Dan AD Jadi Beking Penimbun Gula
Politik

Arief Poyuono: Ada Oknum DPR..

17 Mei 2021 16:44
Temuan Muhammadiyah, Masih Banyak Masyarakat Tidak Percaya Covid-19
Politik

Temuan Muhammadiyah, Masih B..

17 Mei 2021 16:12
MCCC Muhammadiyah Apresiasi Masyarakat Tidak Mudik
Politik

MCCC Muhammadiyah Apresiasi ..

17 Mei 2021 16:08
Masih Ada Peluang, Jokowi Sarankan Pegawai KPK Yang Gagal TWK Ikuti Pendidikan Kedinasan Wawasan Kebangsaan
Politik

Masih Ada Peluang, Jokowi Sa..

17 Mei 2021 15:56
Nasib 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK, Jokowi Sependapat Dengan Putusan MK
Politik

Nasib 75 Pegawai KPK Tidak L..

17 Mei 2021 15:38
Halal Bihalal KPK, Firli Bahuri Sambangi Pegawai Ke Ruang Kerja
Politik

Halal Bihalal KPK, Firli Bah..

17 Mei 2021 15:34
Presiden Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Untuk Perbaikan KPK
Politik

Presiden Jokowi: Hasil TWK H..

17 Mei 2021 15:30