PILPRES 2019

Penolakan Prabowo Terhadap Hasil Pilpres Terlalu Dini

Prabowo Subianto/Net

. Penolakan penghitungan hasil Pilpres oleh Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai terlalu dini. Pasalnya, KPU belum secara resmi mengumumkan rekapitulasi secara keseluruhan.

"Penolakan itu harusnya menunggu hingga batas akhir 22 Mei mendatang," kata pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/5).

Tentu, sambung Dedi, selama proses penolakannya terhadap KPU, Prabowo juga menyiapkan bukti-bukti kecurangan Pilpres. Dalam kerangka bernegara, langkah yang sesuai dengan konstitusi jika menemukan kecurangan dapat ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi.

"Memang dilematis jika kepercayaan Prabowo terhadap penyelenggara negara turun drastis, hanya saja itulah satu-satunya jalur untuk memenuhi kebutuhannya dalam pembuktian pilpres kali ini jujur atau tidak," ujarnya.

Dedi berpandangan, apa yang disampaikan oleh Prabowo dalam orasi pidatonya pada simposium kecurangan pemilu, bisa saja benar. Namun dia menyayangkan jika masih dalam tataran propaganda persoalan kecurangan yang digaungkan tidak akan pernah selesai.

"Harus melalui jalur yang berdampak pada keputusan legitimate, yakni jalur hukum," pungkas Dedi.

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik dalam Simposioum Nasional "Mengungkap Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (14/5).

Pidato Ketua Umum Partai Gerindra itu berisi ajakan kepada pendukung dan relawan 02 untuk menolak hasil pilpres yang dinilai banyak terjadi kecurangan.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Diminta Sikapi Teror Ke Panitia Diskusi UGM, Ali Rif'an: Jokowi Harus Belajar Dari AS, Persoalan Kecil Bisa Jadi Besar
Politik

Diminta Sikapi Teror Ke Pani..

02 Juni 2020 05:27
Jauh Sebelum Ada Pandemik Covid-19, Kondisi BUMN Sudah Banyak Yang Sekarat
Politik

Jauh Sebelum Ada Pandemik Co..

02 Juni 2020 05:04
Apresiasi Penangkapan Nurhadi, Roy Suryo: Sekarang KPK Tinggal Tangkap Harun Masiku
Politik

Apresiasi Penangkapan Nurhad..

02 Juni 2020 04:53
Ugal-ugalan Dalam Kelola Negara, Faisal Basri: Pemerintahan Jokowi Seperti Titah Raja
Politik

Ugal-ugalan Dalam Kelola Neg..

02 Juni 2020 03:50
Jelang Pemberlakuan New Normal, MPR Minta Pemerintah Pastikan Masyarakat Paham Protokol Kesehatan Covid-19
Politik

Jelang Pemberlakuan New Norm..

02 Juni 2020 03:28
Kamrussamad Duga Dana Covid-19 Untuk BUMN Muluskan Langkah Erick Thohir Capres 2024
Politik

Kamrussamad Duga Dana Covid-..

02 Juni 2020 02:52
Naiknya Ambang Batas Parlemen Dikhawatirkan Kurangi Prinsip Representasi Dan Keterwakilan
Politik

Naiknya Ambang Batas Parleme..

02 Juni 2020 02:31
Alasan Sebut Din Syamsuddin Dungu, Ade Armando: Saya Pendukung Jokowi, Maka Isu Pemakzulan Presiden Perlu Diperhatikan
Politik

Alasan Sebut Din Syamsuddin ..

02 Juni 2020 02:27