PILPRES 2019

Putusan Bawaslu: KPU Melanggar Aturan Soal Quick Count

Gedung Bawaslu/Net

. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam persidangan memutuskan terdapat pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal keberadaan lembaga survei yang melakukan hitung cepat (quick count) Pemilu 2019.

Sidang ini merupakan laporan dari Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad.

Laporan yang tertuang dalam Nomor 08/LP/PP/ADM.Berkas/RI/00.00/V/2019 itu, alasan BPN Prabowo-Sandi melayangkan laporkan karena hasil quick count sejumlah lembaga survei itu berbeda dengan real count KPU.

Sidang diketuai oleh Ketua Bawaslu Abhan, juga turut dihadiri anggota Bawaslu seperti Ratna Dewi Pettalolo, Moch.  Afifudin, Fritz Edwar Siregar dan Rachmat Bagja.

Abhan dalam membaca putusan menetapkan KPU melanggar tata cara terkait pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan quick count.

"Mengadili, satu, menyatakan KPU RI secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara terkait pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan perhitungan hitung cepat," kata Abhan di Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5).

Abhan menjelaskan, keputusan ini diambil lantaran KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait dengan pendaftaran kegiatan perhitungan cepat Pemilu 2019.

Kemudian, KPU juga tidak menyampaikan pemberitaan secara tertulis kepada lembaga yang melakukan quick count mengenai masukan laporan sumber dana, serta metodologi lembaga tersebut usai mengumumkan hasil survei.

Bawaslu menilai tindakan KPU tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 4/2017 tentang Pemilu, Pasal 29 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 1 UU 10/2019 tentang sosialisasi pemilih dan partisipasi masyarakat.

Kolom Komentar


Video

Idul Fitri Ditengah Pandemi

Kamis, 28 Mei 2020
Video

VIRAL, Potongan Video SBY yang di Unggah Tahun 2018

Kamis, 28 Mei 2020

Artikel Lainnya

Asosiasi Dosen Kutuk Keras Tindakan Intimidasi Pada Mahasiswa UGM Yang Diskusikan Pemecatan Presiden
Politik

Asosiasi Dosen Kutuk Keras T..

30 Mei 2020 06:14
Diminta Kedepankan Keselamatan Rakyat, Pemerintah Harus Hati-hati Terapkan New Normal Hadapi Covid-19
Politik

Diminta Kedepankan Keselamat..

30 Mei 2020 05:41
Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Mendorong Isu PKI Kembali Mencuat
Politik

Pembahasan RUU Haluan Ideolo..

30 Mei 2020 01:32
DPR Tegaskan Keputusan Pilkada 2020 Digelar Desember Sudah Terukur
Politik

DPR Tegaskan Keputusan Pilka..

30 Mei 2020 01:22
Halal Bihalal Virtual, Airlangga Hartarto Instruksikan Kader Partai Golkar Menjaga Protokol New Normal
Politik

Halal Bihalal Virtual, Airla..

30 Mei 2020 00:13
Libatkan TNI/Polri, Pendisiplinan Masyarakat Hadapi Covid-19 Harus Humanis
Politik

Libatkan TNI/Polri, Pendisip..

30 Mei 2020 00:13
Soal Kedatangan 500 TKA Cina, Jubir Luhut: Tak Ada Ancaman Rumahkan Pekerja Lokal Di Konawe
Politik

Soal Kedatangan 500 TKA Cina..

29 Mei 2020 23:47
Subur Sembiring Klaim Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat Dari AHY
Politik

Subur Sembiring Klaim Ambil ..

29 Mei 2020 22:30