Bawaslu Persilakan Situng KPU Jalan Terus, Asal Valid

Mochammad Afifuddin/Net

Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU tidak perlu dihentikan mesti dinyatakan melanggar prosedur dalam penginputan data.

Hal tersebut menjadi keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kepada KPU.

"Tidak (perlu dihentikan), yang kami soal hanya input yang salah. Situngnya enggak masalah asal tidak ada salah input," ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Kamis (16/5).

Afif menjelaskan, secara sistem, Situng KPU tidak ada masalah. Hanya memang, kesalahan entry data harus segera diperbaiki oleh KPU.

"Yang kami minta agar hasil input akurat," kata Afif.

Pernyataan Afif tersebut dikuatkan oleh koleganya, Rachmat Bagja bahwa KPU harus teliti dalam meng-input data ke Situng.

"Jadi data yang harus masuk itu data yang benar-benar valid, bukan data yang bermasalah. Jadi teman-teman KPU harus berhati-hati," katanya.

Bagja juga menyinggung juga soal pelanggaran administratif pemilu lainnya, yakni tata cara pendaftaran dan pelaporan lembaga hitung cepat (quick count).

Menurut Bagja, seharusnya KPU membuat standar operasional prosedur (SOP) jelas mengenai laporan sumber dana, termasuk metodologi yang dipakai dalam quick count.

"Mana yang sudah. Metodologi-nya seperti apa. Jadi masyarakat bisa melihat sebagai bentuk pertanggungjawaban penghitungan cepat," jelasnya.

Laporan tersebut seharusnya dilakukan 15 hari setelah pengumuman hasil survei.

Bagja menjelaskan, tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi kepada lembaga penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 449 ayat 4 UU  7/2017 tentang Pemilu, pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

Karenanya KPU juga diperintahkan untuk segera memperbaiki tata cara melakukan penghitungan cepat Pemilu 2019.

"Dalam tiga hari (sejak diputuskan), wajib ditindaklanjuti," tegas Bagja.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Pesan Anies Baswedan Untuk ASN: Tetap Tangguh Meski TKD Berkurang

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Saeful Bahri PDIP Divonis Ringan, Pakar: Jadi Curiga Dan Menduga-duga Apakah Ada Deal Tertentu?
Politik

Saeful Bahri PDIP Divonis Ri..

31 Mei 2020 23:11
Kasus Luhut Vs Said Didu Banyak Memancing Emosi Masyarakat, Percayakan Saja Pada Polisi
Politik

Kasus Luhut Vs Said Didu Ban..

31 Mei 2020 22:16
Politisi Muda Gerindra: Pilkada Di Tengah Corona Hanya Akan Untungkan Petahana
Politik

Politisi Muda Gerindra: Pilk..

31 Mei 2020 21:40
5.800 Postingan Di Sosmed Distrust Kepada Pemerintah Usai Umumkan Kenaikan BPJS Kesehatan
Politik

5.800 Postingan Di Sosmed Di..

31 Mei 2020 20:59
Siapa Yang Lebih Patas Ditangkap, Ruslan Buton Atau Harun Masiku?
Politik

Siapa Yang Lebih Patas Ditan..

31 Mei 2020 20:37
Pemerintah Sesuaikan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang Keempat Dengan Kebijakan New Normal
Politik

Pemerintah Sesuaikan Pendaft..

31 Mei 2020 20:22
LP3ES: Kenaikan BPJS Kesehatan Munculkan 48 Persen Sentimen Negatif
Politik

LP3ES: Kenaikan BPJS Kesehat..

31 Mei 2020 20:16
Perppu Tak Mengatasi Hambatan Pilkada Di Tengah Pandemik
Politik

Perppu Tak Mengatasi Hambata..

31 Mei 2020 18:21