Terindikasi Maladministrasi, Jokowi Diminta Koreksi Keberadaan Tim Asistensi Hukum Wiranto

Wiranto/Net

Polemik soal pembentukan tim asistensi hukum oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto masih terus bergulir. Meski dibentuk secara legal, tim tersebut masih dinilai maladministrasi karena adanya struktural kementerian di dalamnya.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari menjelaskan, pihaknya menilai ada indikasi kuat terjadinya maladministrasi dalam pembentukan tim tersebut.

"Karena kalau kita lihat itu pembuatan tim ini di dalamnya ada unsur struktural, padahal yang ditekankan adalah independensi tim ini dalam konteks hasil-hasil kajiannya. Ini jadi bias persepsi begitu," ujar Lely, dalam diskusi bersama Iluni UI di Salemba, Jakarta, Kamis (16/5).

Lely menambahkan, pihaknya tidak meragukan para ahli dan pakar yang berada dalam tim tersebut. Hanya saja, ia menyayangkan adanya unsur Kementerian di dalamnya, sehingga menimbulkan bias.

"Padahal semangatnya tim ini harusnya tim yang independen," imbuhnya.

Setidaknya ada empat faktor yang membuat Lely meyakini terjadi maladministrasi ini, sepertyi adanya praktik melampaui kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, munculnya konflik kepentingan, serta diskriminatif.

Tak hanya itu, Lely juga menyoroti langkah Wiranto yang mengumumkan pembentukan tim tersebut. Menurutnya, pengumuman justru akan menimbulkan perang urat saraf di kalangan anak bangsa.

Oleh karenanya, Lely mendesak adanya peninjauan ulang atas pembentukan tim asistensi tersebut. Ia juga menyebut Presiden Joko Widodo harus melakukan koreksi atas keberadaan tim tersebut.

"Terakhir, dalam hal organ penanggung jawab tidak efektif menjalankan tugasnya, maka Presiden atau atasan langsung dapat melakukan langkah korektif sesuai kewenangannya," pungkas Lely.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Idul Fitri Ditengah Pandemi

Kamis, 28 Mei 2020
Video

VIRAL, Potongan Video SBY yang di Unggah Tahun 2018

Kamis, 28 Mei 2020

Artikel Lainnya

Asosiasi Dosen Kutuk Keras Tindakan Intimidasi Pada Mahasiswa UGM Yang Diskusikan Pemecatan Presiden
Politik

Asosiasi Dosen Kutuk Keras T..

30 Mei 2020 06:14
Diminta Kedepankan Keselamatan Rakyat, Pemerintah Harus Hati-hati Terapkan New Normal Hadapi Covid-19
Politik

Diminta Kedepankan Keselamat..

30 Mei 2020 05:41
Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Mendorong Isu PKI Kembali Mencuat
Politik

Pembahasan RUU Haluan Ideolo..

30 Mei 2020 01:32
DPR Tegaskan Keputusan Pilkada 2020 Digelar Desember Sudah Terukur
Politik

DPR Tegaskan Keputusan Pilka..

30 Mei 2020 01:22
Halal Bihalal Virtual, Airlangga Hartarto Instruksikan Kader Partai Golkar Menjaga Protokol New Normal
Politik

Halal Bihalal Virtual, Airla..

30 Mei 2020 00:13
Libatkan TNI/Polri, Pendisiplinan Masyarakat Hadapi Covid-19 Harus Humanis
Politik

Libatkan TNI/Polri, Pendisip..

30 Mei 2020 00:13
Soal Kedatangan 500 TKA Cina, Jubir Luhut: Tak Ada Ancaman Rumahkan Pekerja Lokal Di Konawe
Politik

Soal Kedatangan 500 TKA Cina..

29 Mei 2020 23:47
Subur Sembiring Klaim Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat Dari AHY
Politik

Subur Sembiring Klaim Ambil ..

29 Mei 2020 22:30