Sehingga, di sana sini terjadi kecurangan yang dinilai terstruktur, sistematik, masif, dan brutal seperti dalam pemberitaan berbagai media sosial maupun media elektronik.
GPP-Tanpa Kecurangan sangat meragukan kebenaran penghitungan suara KPU mengingat banyaknya kesalahan input yang diakui oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Demikian pernyataan sikap tertulis GPP-Tanpa Kecurangan Jabar yang diterima redaksi, pagi ini (Minggu, 19/5).
Sementara itu, upaya melaporkan kecurangan kepada pihak Bawaslu atau lainnya telah dilakukan
, akan tetapi hingga kini belum terasa ada langkah korektif yang signifikan. Karenanya timbul skeptisme bahwa Pemilu saat ini dijalankan dengan tidak jujur, dan adil;
Atas dasar hal-hal tersebut di atas, GPP-Tanpa Kecurangan Jabar mendesak KPU untuk menghentikan publikasi hasil penghitungan suara serta menunda pengumuman akhir.
GPP-Tanpa Kecurangan Jabar juga mendesak pihak pasangan calon beserta koalisi pendukungnya menolak hasil penghitungan dan penetapan Presiden-Wakil Presiden apabila tanpa didahului oleh audit forensik dan menghitung ulang secara jujur. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya kecurangan.
Bawaslu pun dituntut memeriksa dan menindaklanjuti laporan kecurangan yang terjadi secara serius dan transparan atas dasar tanggung jawab kepada rakyat, bangsa, dan Tuhan Yang Maha Esa serta berani untuk mendiskualifikasi pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang diuntungkan dari hasil kecurangan.
Kepada aparat keamanan khususnya pihak kepolisian, GPP-Tanpa Kecurangan meminta bertindak netral dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menjaga keamanan dari proses Pemilu 2019. Termasuk menindaklanjuti temuan atau laporan kecurangan yang berhubungan dengan kompetensi dan ruang lingkup tugas dan kewajibannya, serta tidak melakukan kriminalisasi kepada tokoh, ulama atau pihak lainnya yang mengkritisi pelaksanaan Pemilu.
"Menyerukan kepada masyarakat untuk terus mengawal dan melawan berbagai bentuk kecurangan Pemilu yang dinilai telah merusak martabat bangsa Indonesia dan terus memperjuangkan kebenaran, kejujuran dan keadilan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Allah SWT," demikian GPP-Tanpa Kecurangan Jabar disertai daftar 374 nama para tokoh masyarakat, cendekiawan, emak-emak, dan kaum milenial.
Jumat (17/5) lalu, massa GPP-Tanpa Kecurangan Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate dan Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung.
Para pengunjuk rasa yang didominasi kaum ibu dan pemuka agama itu berjalan kaki dari Masjid Istiqamah di Jalan Taman Citarum, menuju depan Gedung Sate, dan akhirnya di kantor DPRD Jabar untuk beraudiensi dengan anggota dewan.
Sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan dan kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019, mereka membawa dan mengacungkan kartu merah, sebagai tanda protes dan simbol bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilu 2019.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Gerakan Peduli Pemilu Tanpa Kecurangan (GPP-Tanpa Kecurangan) Jawa Barat merasa praktek Pemilu tahun 2019 tidak menunjukkan konsistensi pelaksanaan yang jujur dan adil. 
