Pada hari itu rakyat akan berunjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemerintah tidak bisa melarang-larang.
"Gini, itu
kan rakyat boleh saja mau ikut mendengar kan boleh. Saya kira sulitlah rakyat dilarang," kata Ketua DPD Gerindra Jakarta, M. Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/5).
Walau begitu, Taufik membantah aksi 22 Mei yang dikenal sebagai gerakan People Power itu dikoordinir Gerindra.
"Nggak ada Gerindra mengakomodir, ini rakyat
kok, kita enggak mengkordinir apa-apa. Rakyat saja sudah, rakyat juga merasa tidak nyaman melihat pemilihan umum yang curang ini," tegasnya.
Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI memastikan diri hadir dalam aksi massa 22 Mei nanti.
"
InsyaAllah saya lihat dari dekat (datang ke Bawaslu)," tuntasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.