Begitu pesan Koordinator Nasional Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB), Abdullah Sumrahadi. Dia ingin masyarakat menjadikan momentum puasa Ramadan untuk tidak bertindak negatif.
Demokrasi dan puasa harus bisa dijalankan beriringan. Artinya ruang terbuka yang diberikan oleh sistem demokrasi hendaknya dijalani dengan menahan diri dari aksi-aksi yang tidak terpuji.
"Hasil resmi KPU tentang Pemilu 2019 meskipun menimbulkan penolakan dan penerimaan harus dianggap sebagai hal wajar dalam alam keterbukaan. Tetapi perlu ditegaskan garis pemisah antara ekspresi kebebasan dan kriminalitas," kata Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/5).
Sementara itu, Deklarator JIB David Krisna Alka mendesak aparat untuk mencari dan menindak tegas biang kericuhan yang terjadi di Jakarta. Tapi, aparat tetap harus teliti dan menyertakan bukti kuat dalam melakukan penindakan.
Wasekjen PP Pemuda Muhammadiyah ini mengajak generasi muda untuk menciptakan suasana perdamaian, mencinta kemanusiaan, dan melawan kekerasan.
"Mari utamakan keindonesiaan dan kemanusiaan kita untuk indonesia berkemajuan" ungkapnya.
Tokoh Perempuan JIB Dina Afrianty mengajak semua pihak memanfaatkan momentum Ramadan untuk tetap bersatu dan menjaga hubungan sosial yang semakin erat
"Hormati demokrasi yang telah susah payah diraih dengan menghormati semua lembaga negara, khususnya yang bersangkutan dengan proses Pemilu kali ini," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Masyarakat Indonesia tidak boleh terpancing dengan aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik di ibukota. Apalagi, sampai ikut menyebarkan informasi yang tidak benar tentang kerusuhan tersebut. 
