PDIP Parpol Pendukung 01 Yang Paling Tidak Puas Hasil Pileg

Demikian disampaikan Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin kepada redaksi, Senin (27/5).

Jelas Said, ketidakpuasan itu jika diukur dari jumlah sebaran provinsi yang hasil pemilunya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan data Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang masuk ke MK, partai asal capres peraih suara terbanyak itu menggugat hasil pileg di 20 provinsi.

"Setelah PDIP, parpol pendukung capres 01 yang turut menggugat hasil pileg adalah Partai Nasdem dengan catatan ketidakpuasan di 16 provinsi, diikuti Partai Golkar (15), PKB (14), Partai Hanura (13), PPP (11), Partai Perindo (10) serta PBB (10)," lanjutnya.

Adapun PSI dan PKPI tampak pasrah pada hasil pemilu, sebab masing-masing parpol itu hanya menggugat hasil Pileg di tiga provinsi saja. PSI menyoal di Jawa Barat, Sulawesi Utara dan Papua. Sedangkan PKPI di Sumatera Utara, Maluku Utara dan Papua.

Namun demikian, lanjut Said, ketidakpuasan PDIP masih kalah jika dibandingkan dengan Partai Berkarya. Partai yang dipimpin Tommy Soeharto itu ternyata tidak puas pada hasil pileg di seluruh Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Berkarya menggugat hasil pileg di 34 provinsi.  

Selain Berkarya, empat parpol pendukung capres 02 lainnya juga ikut membawa hasil pemilu ke MK. Uniknya, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono justru terlihat lebih tidak puas pada hasil Pemilu dibandingkan dengan partai besutan Prabowo Subianto.

"Demokrat tercatat tidak puas di 23 provinsi, sedangkan Gerindra di 21 provinsi. Berikutnya ada PAN (15), dan yang paling sedikit mengajukan gugatan dari kubu 02 adalah PKS (12)," ujar Said.

Menurutnya, jika ketidakpuasan partai-partai politik terhadap hasil pileg dikaitkan dengan ketidakpuasan pada hasil pilpres, muncul fakta menarik. Yaitu, parpol pendukung Jokowi-Maruf ternyata relatif lebih banyak yang menyoal hasil Pemilu dibandingkan dengan parpol pendukung Prabowo-Sandi.

Padahal, ketidapuasan terhadap hasil pemilu selama ini lebih sering disuarakan oleh partai-partai pendukung 02. Parpol-parpol pendukung 01 selama ini justru lebih sering menepis adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan Pemilu.

"Terkait hal itu, pandangan yang mengatakan bahwa derajat kecurangan pemilu antara di pileg dan pilpres berbeda, mungkin juga ada benarnya. Pada waktunya MK akan mengklarifikasi hal itu," demikian Said.