Kapolri Harus Tanggung Jawab Atas Kematian 8 Orang Saat Rusuh 225

Tito Karnavian/Net

Kapolri Jenderal Tito Karnavian diduga telah melanggar HAM dalam menangani kerusuhan 22 Mei (225) yang menewaskan 8 warga. Atas alasan itu,  Ketua DPP KNPI, Choir Syarifudin mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Tito.

Choir menilai tindakan polisi yang represif terhadap pendemo dan warga itu sudah tidak punya rasa kemanusiaan, seperti terlihat dalam beberapa video yang viral.

"Tindakan mereka sudah keterlaluan dan tidak menghargai asas penyampaian pendapat serta telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia," Kata Choir dalam keterangannya, Selasa (28/5).

Polisi tidak lagi sesuai dengan SOP pengamanan aksi. Seharusnya Kapolri segera mengamankan korlap aksi agar demo bisa segera diredam, bukan malah melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang kurang paham akan tujuan demonstrasi, kata dia, maka meminta presiden mencopot kapolri.

"Tito tidak mampu mengamankan jalannya aksi damai yang merenggut beberapa nyawa dan melukai ratusan lainnya. Apa yang kita saksikan jelas pelanggaran HAM dan Kapolri mesti bertanggung jawab penuh sebagai pimpinan institusi polri," tegasnya.

Selain mendesak kapolri mundur, KNPI kata Choir juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan investigasi terhadap tewasnya massa aksi di jakarta.

"Kami akan mendorong Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap tewasnya massa aksi di Jakarta. Hal ini penting untuk menyeret para pelanggar HAM tersebut ke meja hijau atau bahkan ke meja pengadilan internasional yang menangani pelanggaran HAM," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Waspada!! Gunung Merapi Menggelembung

Sabtu, 11 Juli 2020

Artikel Lainnya

Anies Kemungkinan Tarik Rem Darurat, Ini Kata Politikus Gerindra
Politik

Anies Kemungkinan Tarik Rem ..

14 Juli 2020 12:45
Jokowi: Yang Tidak Patuhi Protokol Kesehatan Bisa Didenda Hingga Pidana
Politik

Jokowi: Yang Tidak Patuhi Pr..

14 Juli 2020 12:26
Lonjakan Kasus Corona Di Ibukota Bukan Karena Lemahnya Pengawasan, Politikus Gerindra Beberkan Faktor Penyebabnya
Politik

Lonjakan Kasus Corona Di Ibu..

14 Juli 2020 12:22
Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-OTG, Pimpinan DPR: Yang Lebih Penting Jaga Ketat Protokol Kesehatan
Politik

Menkes Ubah Istilah ODP-PDP-..

14 Juli 2020 12:18
Wacana Hukuman Kurungan Bagi Warga Jabar Yang Tak Pakai Masker Terkesan Jadi Kriminalisasi
Politik

Wacana Hukuman Kurungan Bagi..

14 Juli 2020 12:09
Presiden Bakal Bubarkan 18 Lembaga, Pimpinan DPR: Memang Ada Lembaga Negara Yang Lambat
Politik

Presiden Bakal Bubarkan 18 L..

14 Juli 2020 11:34
Prediksi Corona Meleset, Natalius Pigai Ragu Jokowi Punya Reputasi Sebagai The Real Presiden
Politik

Prediksi Corona Meleset, Nat..

14 Juli 2020 11:10
Jokowi
Politik

Jokowi Koreksi Puncak Corona..

14 Juli 2020 10:56