Usulan itu disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahid saat interupsi dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 28/5).
Menurut dia, pembentukan TGPF sangatlah mendesak karena diduga telah banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada pengamanan aksi tersebut.
"Kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini untuk mendesak pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta," katanya.
Langkah tersebut katanya perlu dilakukan karena tidak ingin kasus kerusuhan 225 sama seperti kasus-kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan lainnya. Yang mana hingga saat ini kasus-kasus tersebut masih terkatung-katung.
"Marilah kita sekarang melakukan sebuah upaya baru, tim gabungan pencari fakta agar tidak lagi utang masa lalu. Kasus Munir, kasus Novel Baswedan, kasus Trisakti, yang sering menjadi beban bagi orang-orang yang dituduh karena tidak tuntas. Ini adalah peristiwa bencana nasional yang harus kita sikapi," pungkas Sodik.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Muncul usulan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan pada saat aksi 22 Mei 2019 (Aksi 225). 
