Ketua Divisi Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, jika pernyataan Mualem dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin daerah lain akan melakukan hal yang sama.
"Saya khawatir ini bisa memicu daerah lain untuk menyatakan hal yang sama," ujar Ferdinand kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/5).
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lanjut Ferdinand, harus mengambil sikap yang tepat kepada masyarakat Aceh dengan melalui pendekatan persuasif.
"Pemerintah harus bertindak, bukan dengan represif atau mengerahkan militer atau cara-cara yang bisa memicu perlawanan yang semakin luas," jelasnya.
"Tetapi pemerintah harus bersikap adil atau menunjukkan keadilan dalam demokrasi dan kehidupan masyarakat," imbuhnya.
Ferdinand menduga suara yang dimunculkan Mualem adalah kegelisahan masyarakat Aceh yang tidak lagi merasakan keadilan seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Karena rakyat Aceh kembali merasa tidak nyaman berada di pangkuan Republik Indonesia, tidak nyaman pasca ditinggalkan Pak SBY," tukasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.